/2024/06/23/1668038892.jpg "Jaga Risiko Nilai Tukar, Ini Strategi Pengelolaan Utang Pemerintah Tahun 2026")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan APBN 2026 tetap mengedepankan sumber pendanaan dalam mata uang rupiah untuk menjaga risiko nilai tukar tetap terkendali melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan diversifikasi pembiayaan melalui penerbitan Panda Bond dan penguatan komunikasi dengan investor global.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan komposisi utang pemerintah hingga saat ini masih didominasi oleh instrumen berdenominasi rupiah.
Per Maret 2026, sekitar 72% portofolio utang pemerintah tercatat dalam mata uang rupiah, sedangkan 28% sisanya dalam valuta asing (valas). Komposisi tersebut akan dipertahankan dalam strategi pembiayaan APBN tahun ini.
Baca Juga: Pemerintah Raup Rp 22,62 Triliun dari Penjualan Sukuk Tabungan ST016
"Strateginya tahun ini akan mempertahankan komposisi itu. Keseluruhan pembiayaan APBN 2026 yang akan kita cari dalam rupiah sekitar 70%-75%, sedangkan sekitar 25%-30% dalam valas, baik melalui SBN valas maupun pinjaman valas," ujar Suminto kepada Kontan belum lama ini.
Ia juga memastikan pembayaran bunga utang pemerintah masih berjalan sesuai rencana atau on track. Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan keseimbangan primer sebagai salah satu indikator kesehatan fiskal setiap kuartal.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun atau setara 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari total tersebut, sebesar Rp 8.652,89 triliun merupakan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan Rp 1.267,52 triliun berasal dari pinjaman.
Sementara itu, jika dihitung berdasarkan realisasi keseimbangan primer APBN hingga akhir Mei 2026, pemerintah diperkirakan telah membayar bunga utang sekitar Rp 239 triliun. Adapun dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp 552,1 triliun, sedangkan kewajiban utang yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah juga tengah memperluas sumber pembiayaan melalui diversifikasi instrumen di pasar internasional. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah promosi penerbitan Panda Bond di China.
"Ya kita terbitkan. Minggu depan saya akan ke China, tanggal 16 Juni, untuk promosi Panda Bond. Jadi diversifikasi," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Edisi Juni, Jumat (5/6/2026).
Setelah dari China, Purbaya juga dijadwalkan melakukan investor meeting di Inggris bersama investor asal Eropa untuk memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Dana Rp 12 Triliun Pada Lelang Sukuk Negara 17 Juni 2026
"Untuk meyakinkan investor bahwa kita menjalankan kebijakan ekonomi yang baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa arah ekonomi ke depan baik, yield kita relatif stabil," katanya.
Purbaya juga menegaskan strategi pengelolaan utang luar negeri dirancang untuk meminimalkan risiko nilai tukar melalui mekanisme natural hedge. Menurutnya, sebagian kebutuhan pembayaran utang valas dipenuhi dari sumber pembiayaan dalam mata uang yang sama sehingga tidak menimbulkan tambahan beban akibat fluktuasi kurs.
"Pembayaran utang luar negeri sebagian kita bayar dengan utang juga dari luar negeri. Jadi dolar dengan dolar sama, natural hedge. Dari sisi pembayaran bunga maupun pembayaran utang, dampak faktor rupiah melemah menjadi amat minimal," ujarnya.
Strategi tersebut juga sejalan dengan dokumen Strategi Pengelolaan Portofolio Utang Jangka Menengah (SPPUJM) 2026–2030 yang menegaskan pemerintah akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, sementara penerbitan SBN valuta asing dilakukan sebagai pelengkap dengan tetap menerapkan pengelolaan portofolio secara aktif dan diversifikasi instrumen pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
