Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Apalagi setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Indonesia membutuhkan banyak aturan pelaksana yang harus segera dibuat.
Oleh karena itu, butuh kerja cepat dan solid diantaranya Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang di dalamnya ada unsur BI.
"Melalui UU di atas, BI diberikan lebih besar turut serta dalam upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Tentu ini tugas yang tidak ringan, butuh effort yang lebih besar dari BI," tegas Said.
Baca Juga: Bahan Bakar Tersisa Penggerak Indeks Bursa
Selain itu, dirinya bilang, tugas BI juga sangat penting dalam memastikan inflasi tetap terkendali serta kurs yang stabil. Terlebih lagi pada tahun ini bukan lah tahun yang mudah bagi perekonomian Indonesia. Kemudian, gubernur BI juga menjaga agar devisa Indonesia tetap kuat.
"Tugas BI juga perlu memastikan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bukan hanya di sektor sumber daya alam, tetapi diperluas ke sektor lainnya seperti perbankan. Dan yang juga penting memastikan pelaksanaan kebijakan DHE setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun dengan insentif bagi eksportir yang diberikan pas buat menopang usaha mereka," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News