Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengkhawatirkan adanya rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan. Padahal, dalam Pasal 8 PP No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.
Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP.
Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti), disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing) dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji.
Tjahjo menyebut, rekrutmen honorer yang terus dilakukan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di pemerintah. Hal lainnya yakni membuat masalah honorer tak kunjung selesai hingga saat ini.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Ada Lagi Honorer pada 2023, Adakah Peluang Jadi PNS?"
Penulis : Nur Rohmi Aida
Editor : Sari Hardiyanto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
