Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Temuan 21 transaksi mencurigakan yang melibat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR merupakan inisiatif Badan Kehormatan DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, inisiatif itu untuk mencari ada atau tidaknya pelanggaran etika anggota DPR.
Menurutnya, Badan Kehormatan DPR telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR. "Pimpinan kemudian meneruskan ke PPATK dan hasil temuannya itu," katanya, Selasa (20/9).
Pramono menyatakan, Badan Kehormatan DPR berhak meminta data ke PPATK asal prosedurnya sudah melewati pimpinan DPR. Apalagi, dia beralasan DPR bukan pertama kali meminta data ke PPATK.
Pramono mengakui Badan Anggaran memang rentan penyelewengan. Sebab, dia mengatakan, jumlah dana yang berputar alat kelengkapatan DPR sangat besar dan menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Untuk mencegah terjadinya korupsi, pimpinan DPR juga sudah mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengikuti rapat-rapat Badan Anggaran DPR. “Hanya saja memang soal hadir tidaknya mereka, itu tergantung kebijakan lembaga masing-masing,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
