Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Wakil Ketua DPR Pramono Anung membenarkan adanya surat Pusat Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 21 transaksi yang mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran DPR. Cuma, Pramono tidak menyebutkan identitas anggota Badan Anggaran DPR itu.
"Demi alasan etis, lebih rinci soal transaksi tersebut, siapa-siapa orangnya belum bisa dipublikasikan," katanya, Jumat (16/9).
Kendati demikian, Pramono menilai temuan PPATK itu belum bisa menjadi alasan untuk membubarkan Badan Anggaran DPR. Dia memilih untuk mengawasi Badan Anggaran DPR.
Karena itu, dia mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dalam rapat Badan Anggaran. Undangan ini sekaligus menjawab pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengaku tidak pernah diundang dalam rapat Badan Anggaran DPR.
Atas temuan itu, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjanji menindaklanjuti temuan PPATK itu sesuai dengan mekanisme yang ada.
Badan Anggaran DPR tengah menjadi sorotan sejak dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terungkap. Siang tadi sekitar pukul 13.45 WIB, sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Laskar Pemuda Anti Korupsi menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
