Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan peta jalan kemandirian produksi obat, alat kesehatan, dan vaksin dalam negeri. sejumlah strategi akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi 16 bahan baku obat yang mendominasi. Saat ini sudah mulai melakukan pengembangan agar diproduksi dalam negeri.
Pemerintah juga memberikan fasilitasi change source untuk meningkatkan penggunaan bahan baku obat dalam negeri.
"Misalnya Parasetamol di tahun 2021 itu 99,9% masih impor dan sekarang kita sudah mulai membuat pabriknya di dalam negeri dan diharapkan impor bisa turun di 2024 sampai 19%. Dari 99% menjadi 19%," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/11).
Kemudian, Budi mengatakan, garam farmasi masih banyak impor. Ia menyebut 100% garam farmasi masih impor pada 2021. Dia berharap pada 2022 impor garam farmasi turun menjadi 79,38%. Ke depan, pemerintah mendorong agar garam farmasi dipenuhi dalam negeri.
"Kemarin waktu pameran hari kesehatan nasional saya melihat beberapa perusahaan garam farmasi lokal dalam negeri dan diharapkan tahun depan kita bisa menurunkan impor 100% menjadi 18,39%," ucap Budi.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Diprediksi Naik, Menkes Ingatkan Tetap Pakai Masker dan Vaksin Booster
Selanjutnya terkait vaksin, Budi mengatakan, masih ada 7 antigen yang impor. Budi berharap pengembangan 7 vaksin impor tersebut bisa lebih cepat. Sebab, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan platform teknologi yang lebih lengkap.
Semula pengembangan vaksin berbasis virus dan sudah mulai berbasis protein. Saat ini Indonesia telah memiliki 1 perusahaan yang berbasis m-RNA dan sekarang sedang mengembangkan berbasis vektor.
"Untuk mempercepat pembangunan industri vaksin, Indonesia di level internasional aktif memasukkan beberapa wakil di board member - board member organisasi besar dunia," ucap Budi.
Berikutnya, terkait alat kesehatan (alkes), Kementerian Kesehatan terus mendorong pengembangan dan produksi rapid diagnostic test (RDT) dalam negeri. Hal ini untuk mendukung program deteksi penyakit. Pengembangan diantaranya dilakukan melalui reverse engineering dan/atau transfer teknologi.
Selain itu, pengembangan alkes didorong melalui inovasi dan penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Nantinya, Kemenkes akan memfasilitasi matcmaking dengan industri.
"Untuk alat kesehatan yang berat karena teknologi tinggi, kita mendorong agar dibangung joint venture yang penting pabriknya di Indonesia," kata Budi.
Budi menyampaikan, belanja alat kesehatan dalam negeri pada 2020 senilai Rp 2,3 triliun. Lalu, belanja alat kesehatan pada 2021-2022 senilai Rp 11,93 triliun.
"Tahun depan saya ingin paksa supaya bisa di atas Rp 25 triliunan kita beli alkesnya dari dalam negeri supaya perputaran ekonominya lebih jalan," ujar Budi.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Biofarma untuk segera melakukan konsolidasi lintas sektor. Hal tersebut untuk pelaksanaaan peta jalan kemandirian produksi obat, vaksin dan alat kesehatan dalam negeri.
Selain itu, perlu adanya upaya memastikan perencanaan pemenuhan obat, vaksin dan alkes dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Lalu, menjamin akses pasien terhadap obat, vaksin, dan alkes, serta keberlangsungan program kesehatan nasional.
Baca Juga: Stok Vaksin Covid-19 Mencapai 6 Juta Dosis Per Awal November 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
