Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - Pemerintah telah mempersiapkan strategi pembiayaan utang jangka menengah dan tahunan. Strategi ini guna menekan biaya dan mengendalikan risiko.
Berdasarkan data dari paparan realisasi APBN 2019, pemerintah semakin mengurangi pinjaman luar negeri untuk menghindari fluktuasi mata uang. Fluktuasi mata uang ini dipandang akan membebani anggaran.
Baca Juga: Ekonomi Global Masih Suram, Defisit Anggaran Kian Melebar premium
Selain itu, pemerintah juga melihat semakin menguatnya dukungan domestik dalam pembangunan serta dalam pembiayaan defisit.
Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan pasar domestik adalah dengan penerbitan SBN ritel secara online. Hingga Juli 2019, Pemerintah telah menerbitkan SBN ritel online sebanyak 6 kali.
SBN yang dikeluarkan antara lain SBR005 pada Januari 2019, ST003 pada Februari 2019, SR011 pada Maret 2019, SBR006 pada April 2019, ST004 pada Mei, dan SBR007 pada Juli 2019. Pada bulan Juni 2019 pemerintah tidak mengeluarkan SBN karena bertepatan dengan momen Lebaran.
SBN ini diklaim menorehkan catatan yang baik dan menunjukkan indikasi bahwa kesadaran masyarakat terutama generasi millenial semakin tinggi untuk berinvestasi.
Hingga Juli 2019, SBN yang tercatat oleh pemerintah mencapai Rp 3.820,90 Triliun. Komposisinya terhadap APBN 2019 adalah sebesar 83,00%.
Baca Juga: Belanja pemerintah pusat capai Rp 761,5 triliun hingga Juli
Selanjutnya, pemerintah juga memanfaatkan utang untuk kegiatan yang produktif. Hal ini ditunjukkan dengan pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional.
Sementara dari sisi pembiayaan berbasis syariah, Pemerintah juga terus mengembangkan berbagai terobosan seperti penerbitan Project Financing Sukuk dan Green Global Sukuk.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, pemerintah akan berusaha merutinkan penerbitan Sukuk hingga akhir tahun 2019.
Baca Juga: Penerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajak
Dalam menjalankan strategi tersebut, Pemerintah selalu berpegang kepada prinsip-prinsip pruden, efisien, dan akuntabel dalam mengelola utang negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
