/2026/01/04/493203826.jpg "Tax Ratio Semester I 2026 Naik ke 9,32%, Pengamat: Target APBN Masih Berat")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia pada Semester I-2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski demikian, sejumlah pengamat pajak menilai kenaikan tersebut belum cukup menjadi jaminan bahwa target tax ratio dalam APBN 2026 dapat tercapai pada akhir tahun.
Berdasarkan perhitungan KONTAN, tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai 9,32% pada Semester I-2026, menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Perhitungan tersebut menggunakan formula penerimaan perpajakan dibagi produk domestik bruto (PDB) nominal. Selama Semester I-2026, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 1.187,8 triliun, sementara PDB nominal mencapai Rp 12.739,3 triliun. Dengan demikian, tax ratio dalam arti sempit mencapai 9,32%, meningkat dibandingkan Semester I-2025 yang sebesar 8,42%.
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Bergantung pada Belanja Pemerintah, Daya Beli Murni Belum Pulih
Jika menggunakan definisi yang lebih luas, yakni memasukkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor sumber daya alam (SDA), tax ratio Semester I-2026 mencapai 10,44%, lebih tinggi dibandingkan 9,31% pada Semester I-2025.
Kenaikan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nominal. Pada Semester I-2026, penerimaan perpajakan naik menjadi Rp 1.187,8 triliun dari Rp 978,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, PNBP SDA meningkat dari Rp 102,7 triliun menjadi Rp 142,2 triliun.
Secara kuartalan, tax ratio juga menguat. Pada Kuartal I-2026, tax ratio dalam arti sempit mencapai 7,48%, naik dari 7,06% pada Kuartal I-2025. Dalam arti luas meningkat dari 7,95% menjadi 8,35%.
Penguatan lebih besar terjadi pada Kuartal II-2026. Tax ratio dalam arti sempit mencapai 11,07%, lebih tinggi dibandingkan 9,72% pada periode yang sama tahun lalu. Sementara tax ratio dalam arti luas meningkat menjadi 12,42% dari sebelumnya 10,60%.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menilai capaian tersebut belum cukup untuk memastikan target tax ratio pemerintah pada akhir tahun dapat terpenuhi.
Menurutnya, meskipun terjadi perbaikan dibandingkan tahun lalu, secara historis kinerja tax ratio pada semester pertama pascapandemi menunjukkan bahwa ruang kenaikan hingga akhir tahun relatif terbatas.
"Memang ada perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, jika kita lihat secara historis dari kinerja tax ratio pada semester I tahun-tahun sebelumnya pascapandemi, target tax ratio tersebut masih sulit untuk dikejar," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (6/8).
Ia menjelaskan bahwa tax ratio merupakan indikator yang bersifat relatif terhadap ukuran PDB, sehingga nilainya pada akhir tahun umumnya tidak mengalami perubahan yang terlalu besar dibandingkan posisi semester pertama.
Fajry mencontohkan, pada tahun lalu tax ratio pemerintah pada akhir tahun hanya mencapai 9,31%, atau naik sekitar 0,89 poin persentase dibandingkan posisi semester pertama.
Kenaikan tersebut pun ditopang oleh lonjakan penerimaan pajak pada Desember yang mencapai sekitar Rp 280 triliun.
Karena itu, ia memperkirakan tax ratio sebesar 9,32% pada Semester I-2026 tidak akan berubah signifikan hingga akhir tahun sehingga peluang mengejar target APBN masih cukup berat.
Senada, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengapresiasi kenaikan tax ratio pada paruh pertama tahun ini. Namun, ia mengingatkan bahwa pola penerimaan pajak tidak berlangsung secara linier sepanjang tahun.
Menurutnya, penerimaan pajak memiliki karakter musiman. Pada akhir tahun, penerimaan biasanya meningkat karena pencairan proyek-proyek pemerintah yang menggunakan anggaran APBN. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri, penerimaan pajak juga cenderung meningkat seiring naiknya konsumsi masyarakat.
Raden menilai outlook tax ratio 2026 masih cukup optimistis mendekati 10,2%, apabila realisasi penerimaan pajak mencapai sekitar 98% dari target dan penerimaan kepabeanan serta cukai mencapai sekitar 95% dari target.
"Angka rasio pajak ini masih di bawah target rasio pajak di APBN," ujarnya.
Meski begitu, ia menduga kenaikan tax ratio pada Semester I-2026 juga dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pembayaran restitusi pajak.
Raden mengatakan informasi yang diterimanya menunjukkan masih banyak restitusi pajak yang belum dicairkan oleh otoritas pajak.
Padahal, penerimaan pajak yang dilaporkan pemerintah merupakan penerimaan neto, yaitu penerimaan bruto setelah dikurangi restitusi yang telah dibayarkan kepada wajib pajak.
Ia menyebut terdapat sekitar Rp 70 triliun restitusi yang telah menjadi hak wajib pajak namun belum dibayarkan. Jika restitusi tersebut dicairkan, dampaknya terhadap tax ratio diperkirakan mencapai sekitar 0,5 poin persentase.
"Artinya jika ada pencapaian rasio pajak sebesar 9,32%, maka bisa jadi seharusnya rasio pajak turun menjadi sekitar 8,8% setelah restitusi Rp 70 triliun itu dibayarkan," katanya.
Dengan demikian, menurut Raden, peluang pemerintah untuk mencapai target tax ratio pada akhir 2026 akan menjadi semakin menantang apabila pembayaran restitusi dilakukan secara lebih besar pada semester kedua.
Baca Juga: KADIN: Kepastian Berusaha Perlu Langkah Nyata, Tak Cukup Pernyataan Kondusif
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
