kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Tarik investasi asing, pemerintah perlu lakukan empat langkah strategis


Jumat, 26 Juli 2019 / 00:05 WIB
Tarik investasi asing, pemerintah perlu lakukan empat langkah strategis

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Iklim investasi di Indonesia dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Terutama bagaimana meningkatkan menarik minat investasi asing di Indonesia. Hal ini tak lepas dari berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi para investor.

Managing Partner Dentons HPRP Constant M. Ponggawa memaparkan, ada beberapa kendala utama yang menghambat investasi di Indonesia. Yakni, peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat, peraturan yang tumpang tindih, birokrasi yang rumit hingga peraturan ketenagakerjaan yang kurang fleksibel.

“Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menarik minat investor asing, maka itu harus menjadi tuan rumah yang baik,” kata Constant dalam diskusi media Dentons HPRP bertajuk “Iklim Investasi dan Bisnis dari Perspektif Hukum” di Wisma 46, melalui keterangannya, Kamis (25/7).

Baca Juga: Bappenas: Pembatasan investasi langsung asing hambat laju pertumbuhan ekonomi

Dia menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investasi di tanah air. Pertama, kepastian hukum yang jelas.

Kedua, stabilitas ekonomi dan politik. Ketiga, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi. Terakhir, fleksibilitas aturan ketenagakerjaan.

“Para investor cuma mau satu, kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat penting supaya mereka tenang menjalankan usaha dan investasi di sini,” ujarnya.

Aspek lain, bagaimana pemerintah bisa memonitor langsung para investor besar yang berniat menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu membentuk tim khusus guna menangani investasi skala besar yang dapat dimonitor langsung oleh Presiden Joko Widod (Jokowi).

Baca Juga: Ternyata dari sini sumber penerimaan mayoritas negara di kawasan Asia Pasifik

Langkah itu pernah dilakukan Presiden Soeharto yang memiliki tim khusus di Sekretariat Negara untuk menangani investor besar.




TERBARU

Close [X]
×