Tarif naik sepihak, Pemprov DKI siap beri sanksi

Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama mengingatkan perusahaan angkutan untuk tidak terburu-buru menaikkan tarif angkutan umum sebelum ada keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta.

Basuki mengatakan bahwa Pemprov DKI akan mengenakan sanksi, yang bisa berupa pencabutan izin trayek bagi angkutan umum tersebut.

“Bagi perusahaan angkutan yang mencuri start dengan menaikkan tarif sebelum waktunya, Dinas Perhubungan (Dishub) akan beri sanksi," ujar Basuki, Senin (24/6).

Kendati begitu, ia mengakui bahwa sanksi berupa pencabutan izin trayek ini sulit dilakukan, mengingat keterbatasan jumlah armada angkutan umum di Jakarta.

Basuki menyebut kondisi ini seperti dimanfaatkan oleh pengusaha angkutan untuk menaikkan tarif sepihak.

"Ini yang dimanfaatkan mereka. Posisi Pemprov serba salah. Ya, mereka ancam kami, sehingga kami sulit bertindak. Bus umum kita terbatas, mereka bisa semaunya. Orang jadi sembarangan cari keuntungan sendiri," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

BI: Ekonomi nasional akan lebih baik di 2014

Industri

Wow, pengusaha bukan hanya dibebani kenaikan BBM

Industri

Beban setoran, tarif angkot naik sebelum SK turun

Nasional

Kenaikan upah buruh ditentukan tiap perusahaan

Industri

Upah transportasi buruh diserahkan ke perusahaan