/2025/11/27/1269411200.jpg "Target Pertumbuhan Ekonomi 7,5% di 2027 Sulit Tercapai Tanpa Transformasi Besar")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7,5% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dinilai terlalu ambisius jika tidak diiringi perubahan besar pada kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede mengatakan, batas bawah target pertumbuhan sebesar 5,9% masih cukup realistis. Namun, target batas atas 7,5% membutuhkan lompatan besar di sektor produktivitas, investasi, dan industrialisasi.
“Batas bawah sekitar 5,9% masih mungkin dicapai jika konsumsi rumah tangga tetap terjaga, belanja pemerintah lebih tepat waktu, investasi swasta mulai masuk, dan tekanan eksternal tidak memburuk. Namun batas atas 7,5% sangat ambisius,” ujar Josua kepada Kontan, Kamis (7/5).
Baca Juga: Pemerintah Genjot Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga Pangan
Menurut Josua, target tinggi tersebut hanya bisa tercapai apabila pemerintah mampu mengubah mesin pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar mengandalkan pola lama seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan komoditas.
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61% memang terlihat kuat, tetapi masih banyak ditopang konsumsi rumah tangga, lonjakan belanja pemerintah, momentum Ramadan dan Idulfitri, serta percepatan program pemerintah.
“Kalau pola 2027 masih bergantung pada dorongan anggaran dan momentum musiman, maka pertumbuhan bisa terlihat tinggi sesaat, tetapi rapuh,” katanya.
Josua menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya tercermin dari meningkatnya investasi swasta produktif, ekspor bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja formal, kenaikan produktivitas pekerja, serta menguatnya daya beli kelas menengah.
Ia juga menyoroti kondisi rumah tangga kelas menengah yang dinilai semakin rapuh. Berdasarkan data ketenagakerjaan Februari 2026, sebanyak 59,42% penduduk bekerja masih berada di sektor informal, sementara pekerja formal hanya 40,58%.
Selain itu, Data LPS mencatat Indeks Menabung Konsumen pada Maret 2026 turun ke level 79,5 akibat melemahnya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menabung.
“Kalau pertumbuhan 2027 ingin lebih tinggi, pemerintah tidak bisa hanya mendorong belanja masyarakat, tetapi harus memperbaiki kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Gubernur BI di KSSK Tegaskan Kebijakan Bank Sentral All Out Jaga Stabilitas Rupiah
Dari sisi fiskal, Josua mengingatkan ruang belanja pemerintah juga semakin terbatas. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5%, sementara belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau melonjak 31,4%.
Akibatnya, defisit APBN sudah mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).
PermataBank memperkirakan defisit APBN 2026 dapat melebar hingga 2,75%-2,95% terhadap PDB, lebih tinggi dari target pemerintah. Tekanan tersebut berasal dari pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, subsidi energi, dan beban bunga utang.
Josua mengatakan, pemerintah tetap dapat menjaga konsumsi dan belanja negara, tetapi harus dilakukan lebih disiplin dan selektif.
“Belanja tidak boleh lagi hanya besar, tetapi harus efektif dan berdaya ungkit,” ujarnya.
Ia menilai, investasi swasta juga belum sepenuhnya menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96% pada kuartal I-2026, investasi masih banyak terkait proyek pemerintah dan program prioritas.
Padahal, kebutuhan investasi Indonesia pada 2025-2029 mencapai Rp 47.573 triliun dan lebih dari 86% diharapkan berasal dari pembiayaan non-APBN.
“Negara tidak mungkin menjadi satu-satunya mesin investasi. Pemerintah harus membuat proyek swasta layak secara komersial, bukan hanya layak secara politik,” katanya.
Baca Juga: Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK & Honorer, Ketergantungan ke Pusat Jadi Sorotan
Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 lebih realistis berada di kisaran 5,2%-5,3% dalam skenario dasar. Jika stabilitas global membaik dan investasi swasta pulih, pertumbuhan bisa mendekati 5,5%.
Namun untuk mencapai level 7%-7,5%, dibutuhkan lonjakan signifikan pada investasi swasta, ekspor manufaktur, kredit produktif, dan produktivitas ekonomi nasional.
“Dengan kondisi kelas menengah yang rapuh, pekerja informal yang dominan, serta investasi yang masih banyak bertumpu pada belanja pemerintah, saya menilai batas atas target RKP lebih sebagai sasaran transformasi daripada proyeksi dasar,” pungkas Josua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
