Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah masih berupaya untuk mempersingkat waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan waktu bongkar muat barang di pelabuhan mengklaim saat ini dwelling time rata-rata mencapai 3,6 hari, turun dari sebelumnya yang rata-rata 4,7 hari. Namun, satgas akan kembali menekan dwelling time menjadi dua hari saja di bulan April.
Ketua Satgas Percepatan Waktu Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Agung Kuswandono mengatakan, untuk mencapai target dwelling time dua hari, ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Pertama, melihat kembali sejumlah aturan yang masih memperlambat waktu bongkar muat barang.
Saat ini sudah banyak deregulasi perizinan di pre clearence area yang selama ini makan waktunya paling tinggi. "Kami akan lihat lagi untuk menderegulasi aturan mana yang masih bisa diperbaiki lagi," katanya, Senin (14/3).
Kedua, Satgas mempercepat proses pemeriksaan barang yang melewati jalur merah. Targetnya, setelah barang diberikan, paling lambat pukul 12 di hari berikutnya harus sudah selesai. Ketiga, Satgas akan memaksimalkan penggunaan kereta pelabuhan untuk mengangkut barang.
Agung yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini bilang, kini proses pembangunan jalur kereta pelabuhan Tanjung Priok sudah mencapai 95%. Ia meyakini jalur kereta ke pelabuhan ini bisa digunakan pada Maret ini.
Keempat, untuk mempercepat proses bongkar muat barang, pemerintah juga akan menerapkan sistem pemungutan pajak, bea masuk dan cukai yang baru di Tanjung Priok. Dengan sistem baru ini, pembayaran pajak, cukai dan bea masuk yang selama ini bersifat manual akan dilakukan secara online. "Dengan pembayaran ini, mereka tidak perlu lagi harus ke Tanjung Priok, karena pembayaran bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tinggal tunjukkan saja bukti setor," katanya.
Selain empat upaya itu, Agung mengungkapkan Satgas Percepatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan juga berencana mengalihkan bongkar muat barang ke beberapa pelabuhan penyangga Tanjung Priok. Menurutnya, ada tiga pelabuhan di Banten yakni Pelabuhan Cigading, Ciwandan dan Merak Mas yang bisa digunakan untuk menampung kontainer perusahaan besar yang beroperasi di Banten.
Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menambahkan, dalam paket kebijakan jilid II, pemerintah telah menerbitkan peraturan pusat logistik berikat (PLB) yang juga akan berdampak positif pada peningkatan layanan bongkar muat pelabuhan. Dengan kebijakan ini barang impor bisa langsung dibawa ke PLB sehingga mengurangi waktu post custom clearance. "Nanti, kami akan mengeluarkan kebijakan lagi untuk memotong yang pre custom clearance," jelas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
