/2016/02/10/1756836069.jpg "Jokowi: April, dwelling time harus tiga hari")
Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan serius menyelesaikan persoalan dwelling time atawa jangka waktu bongkar muat yang selama ini masih membebani dunia usaha. Presiden pun menjanjikan pelayanan dwelling time akan ditingkatkan menjadi tiga hari pada April mendatang.
Peresiden Jokowi mengatakan, pada Januari lalu proses dwelling time mencapai 4,7 hari. Masa bongkar muat ini masih kalah jauh ketimbang negara Asean lain seperti Singapura yang hanya satu hari dan Malaysia yang dua hari.
"Saya ingin mendekati angka yang saya targetkan, bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah tiga hari. Sehingga efesiensi makin kelihatan," kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pusat logistik berikat (PLB) PT Cipta Krida Bahari di Jakarta, Kamis (10/3).
Persoalan dwelling time yang tidak terselesaikan akan berdampak pada tingginya biaya logistik sehingga dapat melemahkan daya saing pengusaha lokal dengan pengusaha negara lain. Bahkan, Presiden mengancam akan menindak pejabat atau menteri terkait apabila kebijakan dwelling time ini tidak memenuhi target.
"Jangan sampai ada korban lagi (karena) masalah dwelling time, saya tidak main-main dengan masalah ini," kata dia.
Ia bercerita, pada tahun lalu dirinya memutuskan mencopot seorang menteri lantaran dinilai gagal memenuhi target untuk meningkatkan pelayanan dwelling time. Ketika itu, pada tahun lalu, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mencapai hingga tujuh hari.
Menurut Presiden Jokowi, pihaknya meminta peningkatan dwelling time menjadi level enam hari. Namun, "Saya tunggu enam bulan tidak ada perubahan. Akhirnya, ada menteri yang saya copot," katanya.
Asal tahu saja, dalam reshuflle jilid pertama pada Agustus 2015 lalu, sejumlah menteri yang dicopot jabatannya yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Adrinof Chaniago, serta Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
