Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berusaha mengatasi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan untuk kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rabu (31/7) di Jakarta.
Darmin Nasution juga memaparkan hal yang telah diupayakan pemerintah. Menurutnya, sejauh ini pemerintah sudah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak tahun 2011 yang memiliki standard di atas lembaga sertifikasi internasional.
Baca Juga: Kadin dan pemerintah akan kawal pasar sawit di Uni Eropa
ISPO tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia dikelola dengan Good Agricultural Practices/GAP sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Dan untuk saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan perpres baru untuk memperkuat ISPO. ISPO yang lama dinilai kurang tegas dalam memberikan dukungan ke perkebunan kecil.
ISPO nantinya juga akan diterapkan pada taraf petani. Menurut Darmin, langkah awalnya dimulai dengan adanya dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.
"Pemerintah akan membantu petani untuk mendapatkan ISPO. Tapi mungkin ini bertahap karena prosesnya agak berkelanjutan, secara ini good agricultural practice. Nanti nggak hanya diajarkan bagaimana caranya, tetapi juga bagaimana pembudidayaan yang baik," kata Darmin.
Baca Juga: Sucofindo dan Krakatau Bandar Samudera sinergi wujudkan Green Port
Rancangan Perpres Penguatan ISPO tersebut saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian diusulkan pengesahannya ke Presiden. Pemerintah berharap dengan adanya aturan baru tersebut, perkebunan kecil bisa benar-benar memenuhi standard keberlanjutan.
Selain ISPO, pemerintah juga sedang memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui instruksi Presiden (Inpres) 8 Tahun 2018 tentang moratorium, evaluasi perizinan kebun sawit, dan penundaan pemberian izin baru.
Baca Juga: Citigroup Membatalkan Pendanaan untuk Grup Salim Senilai US$ 140 Juta
Pemerintah pun mengadakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, khususnya perkebunan swadaya. Menurutnya, program ini sempat berhenti saat event Pemilu karena takut dikira ajang kampanye. Namun, saat ini sudah kembali digalakkan lagi.
"Untuk peremajaan lahan, kita bayar Rp 25 juta per hektare. Kita bersihkan lahannya, kita sediakan bibitnya, kita urus sertifikatnya, dan baru kita serahkan kembali," tambah Darmin.
Baca Juga: Uni Eropa dorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO
Saat ini ada 50.000 hektar lahan yang sudah siap. Target pemerintah adalah bisa melakukan peremajaan di sekitar 200.000 - 400.000 hektar lahan per tahunnya dan menjangkau 2,4 juta petani.
Namun, pemerintah juga berhati-hati dengan kemungkinan El-Nino yang sudah diperingatkan oleh BMKG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
