Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
"Kami akan mencicil [utang jatuh tempo]. Kami juga menyampaikan, setiap bulan ada pendapatan yang masuk dari kepesertaan saat ini," terang Fachmi.
Hingga 31 Oktober 2019, BPJS Kesehatan mencatat terdapat utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun. Utang jatuh tempo ini artinya BPJS Kesehatan belum melakukan pembayaran klaim selama 15 hari sejak verifikasi klaim dilakukan.
Baca Juga: Dana Bansos Pemerintah Jokowi tahun ini nyaris ludes
Sebelum verifikasi dilakukan, proses pengajuan klaim dari faskes pun dilakukan selama 10 hari. Dimana, untuk setiap keterlambatan membayar, pihaknya harus membayar denda kepada rumah sakit sebesar 1% setiap bulannya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kuntjoro mengaku bila pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan terhambat melebihi 2,5 bulan, maka arus kas (cash flow) rumah sakit akan mengalami gangguan.
Meski begitu, Kuntjoro mengatakan saat ini pihaknya sudah memanfaatkan skema supply chain financing untuk mengatasi masalah arus kas. "Ada juga beberapa rumah sakit yang dibantu oleh pemilik atau pemerintah daerah." ujarnya.
Baca Juga: Tuntut UMK 2020 naik 15%, buruh Jawa Timur demo besok di kantor gubernur Jatim
Kuntjoro berharap, rumah sakit tak hanya mengandalkan pendapatannya dari BPJS Kesehatan. Menurutnya, rumah sakit harus melakukan inovasi sehingga pembiayaan tersebut bisa didapatkan bukan hanya dari pasien BPJS Kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
