kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.146   54,00   0,33%
  • IDX 7.075   90,98   1,30%
  • KOMPAS100 1.056   15,77   1,52%
  • LQ45 830   13,19   1,61%
  • ISSI 214   1,82   0,85%
  • IDX30 423   7,16   1,72%
  • IDXHIDIV20 510   7,87   1,57%
  • IDX80 120   1,81   1,52%
  • IDXV30 125   0,53   0,43%
  • IDXQ30 141   1,98   1,42%

Tagihan PKPU ke produsen snack Taro capai Rp 495,80 miliar


Minggu, 07 Oktober 2018 / 19:41 WIB
Tagihan PKPU ke produsen snack Taro capai Rp 495,80 miliar
ILUSTRASI. Produk PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dua entitas anak PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mulai menggelar rapat pencocokan utang (verifikasi).

Kedua entitas tersebut adalah PT Putra Taro Paloma, dan PT Balaraja Bisco Paloma. Keduanya harus menjalani proses PKPU sementara sejak 5 September 2018 selama 44 hari. Sementara perkara ini tercatat dengan nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst. Permohonan diajukan oleh PT Bank UOB Indonesia.

Pengurus PKPU Djawoto Jowono bilang, Jumat (5/10) pihaknya telah myenyelenggarakan rapat pencocokan tagihan pertama, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

"Jumat (5/10) kemarin sudah dilakukan verifikasi, ada sekitar 80 kreditur yang telah mendaftarkan tagihan. Kalau nilainya masih dihitung," katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (7/10).

Verifikasi dikatakan Djawoto sejatinya belum rampung. Sebab, masih ada kreditur yang telat mendaftarkan tagihan, sehingga tagihannya belum terverifikasi.

Rencananya, rapat verifikasi lanjutan akan digelar pengurus pada 11 Oktober 2018 mendatang. Djawoto juga menyarankan agar debitur, pada rapat mendatang telah mempersiapkan tagihan.

"Sebelum tanggal 11 Oktober agar debitur bisa menyiapkan proposal, sehingga bisa dibahas pada rapat," lanjutnya.

Sementara kuasa hukum Taro, dan Balaraja Pringgo Sanyoto dari Kantor Hukum Kresna & Associates menyatakan pihaknya saat ini memang masih berproses menyusun proposal perdamaian.

"Masih disusun di internal, kalau isinya ya nanti tunggu dibahas saja pada rapat 11 Oktober 2018," kata Pringgo.

Sedangkan dari pengumuman pengurus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hingga 28 September 2018, pengurus sejatinya telah menerima 59 tagihan kreditur.

Nilainya mencapai Rp427,93 miliar, dan US$4,54 juta atau setara Rp67,87 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp495,80 miliar. Djawoto bilang, tagihan mayoritas bersifat konkuren (tanpa jaminan), sementara tagihan separatis (dengan jaminan) hanya berasal dari UOB

"Separatisnya hanya satu dari UOB, dimana dia juga jadi pemohon PKPU sebelumnya,. Kemudian ada juga tagihan afiliasi," lanjut Djawoto.

Tagihan afiliasi misalnya didaftarkan oleh PT Subafood Pangan Jaya senilai Rp86,59 miliar yang diklasifikasikan sebagai utang dagang.

Sementara tagihan dari UOB senilai Rp190,71 miliar yang telah ditambahkan denda, dan bunganya. Perincianya, ada kredit Committed Term Loan senilai Rp88,50 miliar, kemudian ada fasilitas Trust Receipt dan Clean Trust Receipt senilai Rp83,85 miliar, dan fasilitas overdraft senilai Rp18,36 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×