Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mengejar ketertinggalan akses sanitasi dan air minum, pemerintah menggencarkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, akses sanitasi pada 2016 baru mencapai 76,37% di mana akses layak 67,2% dan akses dasar 9,17%. Sementara akses air minum saat ini baru mencapai 71,74%.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang untuk bidang air minum, swasta dapat dilibatkan dalam penyediaan infrastruktur air baku, untuk kemudian dapat dijual ke PDAM.
"Kalau untuk air bersih bisa ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Air baku ini yang bisa disediakan oleh swasta. Dan sekarang ini SPAM bisa KPBU," kata Bambang dalam acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional 2017, Selasa (7/11) di Jakarta.
Dia mencontohkan beberapa proyek KPBU SPAM seperti di Umbulan juga sudah berjalan. SPAM di Bandar Lampung, dan Semarang Barat juga akan segera dimulai lelangnya.
"Sudah mulai di Umbulan, Bandar Lampung dan Semarang Barat. Swasta masuk bisa masuk misalnya melalui skema Availability Payment (AP)," sambung Bambang.
Sementara soal Sanitasi, Bambang sebut swasta dapat masuk melalui proyek-proyek pembangunan Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL).
"Problem sekarang itu adalah sistem pembuangan air limbah kita itu buruk, tidak ada sewerage system yang terintegrasi," sambungnya.
Soal sanitasi Bambang berharap banyak swasta mau berinvestasi lantaran pembangunan IPAL butuh biaya besar.
Sekadar catatan, sejak masuk Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 proyek sanitasi butuh Rp 273 triliun, sedangkan proyek penyediaan air minum butuh Rp 275 triliun.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebut pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Perkotaan memang butuh biaya besar.
"Karena butuh teknologi tinggi, sewerage itu berada di dalam tanah dan biasanya harus mengalirkan secara gravitasi," katanya kepada KONTAN, Senin (6/11) di Kantor Kementerian PUPR.
Sri menyebut, bantuan APBN terkait oembangunan SPALD akan diberikan kepada kota-kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
"Sewerage adalah sesuatu prasarana yang relatif mahal, jadi kita prioritaskan untuk kota yang sangat padat. Seperti jakarta, palembang," sambung Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
