Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
Penurunan jumlah rumah tangga tak lepas dari semakin susahnya mencari ikan akibat illegal fishing. Terlebih, illegal fishing dilakukan kapal-kapal besar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 13.000 kapal dengan ukuran di atas 30 GT.
Dari total jumlah kapal besar iti, hanya sekitar 2 ribuan berasal dari kapal dalam negeri. Selebihnya, kapal asing. "Kapal di bawah 2 GT Indonesia punya 600.000 sampai 1 juta, di seluruh indonesia. Kalau kapal 10 GT sampai 30 GT, kalau tidak salah 125 ribuan, itu statisik yang saya, lihat waktu di kementerian," kata Susi.
Baca Juga: Cerita panjang konflik China-Indonesia di Laut Natuna
Ia mengatakan, keberadaan kapal-kapal asing di perairan di Indonesia tak lepas dari koordinasi mereka dengan sejumlah stakeholder di Indonesia, seperti penegak hukum, PNS, hingga politisi. Mirisnya, mereka sama-sama masuk dalam jaringan kartel ikan.
"Jadi politisi bermain, aparat penegak hukum bermain, PNS bermain. Karena muskil kapal asing bisa beroperasi mengambil ikan kita bertahun-tahun tanpa kerja sama, suport dan proteksi dari kita," kata Susi. "Kita punya anak bangsa baik, yang politisinya, institusi penegakan hukum dan sebagainya, semua menjadi satu kartel," ucap dia. (Achmad Nasrudin Yahya)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Susi Pudjiastuti, Kartel Ikan Terkoneksi dengan Politikus, PNS, hingga Penegak Hukum..."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
