Survei SMRC: Warga menganggap ekonomi nasional akan memburuk setahun ke depan

Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro

Menurut temuan penelitian ini, bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak namun belum menerima bantuan (60%) dan bansos diberikan kepada yang tidak berhak (29%).

Warga yang layak menerima bansos adalah 34%. Mereka adalah yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41%) hingga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak 24,97% merujuk data Susenas BPS 2019.

Baca Juga: Ini beberapa catatan Indef terkait program pemulihan ekonomi nasional

Sedangkan menurut temuan penelitian ini, baru 21% warga yang menyatakan sudah menerima. Berarti masih ada 13% yang belum menerima, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan mencapai 271 juta jiwa.

“Kalau kita bandingkan data tersebut, bisa disimpulkan masih ada 13% warga yang mendesak dibantu tapi belum menerima bantuan,” ujar Abbas.

SMRC menilai hal ini merupakan persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu membayar kontrakan dan persoalan-persoalan mendesak lainnya.

Bantuan yang diberikan pun bisa tidak sepenuhnya diperoleh. Mayoritas warga (55%) yang sudah menerima bansos, menyatakan hanya menerima sembako saja. Mereka yang menyatakan menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) saja 16,6%; yang menyatakan menerima sembako dan PKH saja 11,8%; yang menyatakan menerima sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja 10,3%; dan yang menyatakan BLT saja 5,2%.

Baca Juga: Stimulus ke perbankan disiapkan hampir Rp 70 triliun

Sebanyak 87% warga yang sudah mendapatkan bantuan pun menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya cukup untuk dua minggu atau kurang.

Mayoritas warga (74%) juga belum tahu bagaimana mendaftar agar dapat bantuan. Terkait proses penyebaran bantuan, mayoritas warga (62%) berharap petugas datang ke warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Industri

Bisnis kendaraan niaga tersendat

Nasional

Alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional mestinya masih bisa ditambah