Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna merespons dampak pelemahan ekonomi yang berlanjut hingga saat ini karena pandemi corina virus disease 2019 (Covid-19).
Berdasarkan draf Rapat Kerja (Raker) tertutup dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang dihimpun Kontan.co.id, pemerintah mematok anggaran PEN sebesar Rp 318,09 triliun. Angka tersebut dialokasikan untuk sembilan langkah pemulihan ekonomi nasional.
Menanggapi hal ini, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, alokasi anggaran untuk program PEN dirasa belum mencukupi. Jika dihitung secara kasar, kebutuhan tambahan untuk bisnis bisa mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 200 triliun.
"Belum lagi kebutuhan pembiayaan swasta dari non-kredit perbankan yang jumlahnya relatif besar," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (12/5).
Baca Juga: Sri Mulyani: Program pemulihan ekonomi nasional berjalan sampai tahun depan
Menurut Yusuf, jumlah tersebut bisa dijadikan proksi awal mengenai kebutuhan swasta dalam melakukan ekspansi usaha. Namun, tentu saja saat ini kebutuhan tersebut akan semakin membesar di tengah pengaruh pandemi Covid-19.
Di samping itu, Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan alokasi anggaran mencapai Rp 149,15 triliun.
"Langkah pemberian PEN oleh pemerintah yang menganggarkan hampir sebagian anggaran untuk BUMN patut diapresiasi, artinya pemerintah mendorong agar BUMM bisa banyak terlibat dalam proses penyelamatan ekonomi nasional. Saya kira BUMN mempunyai kapasitas untuk hal ini karena mempunyai sumber daya yang besar," paparnya.
Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 25 triliun sebagai stimulus dukungan pariwisata berupa diskon tiket, hotel, hingga voucer makanan melalui aplikasi online.
Menurut Yusuf, perlu atau tidaknya pemberian stimulus tersebut, akan bergantung pada waktu penyalurannya. Apabila voucer memiliki masa berlaku yang fleksibel, atau bisa digunakan bahkan setelah pandemi ini berakhir, Yusuf merasa, ini merupakan langkah yang baik untuk melakukan pemulihan di sektor pariwisata.
Baca Juga: Pemerintah anggarkan Rp 35 triliun untuk menyangga likuiditas perbankan
"Apalagi kalau merujuk pada data pertumbuhan domestik bruto (PDB) kuartal I-2020, sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti akomodasi, makanan dan minuman, transportasi pesawat, dan kereta mengalami kontraksi pertumbuhan," kata Yusuf.
Namun, apabila diskon dan voucer tersebut hanya dapat digunakan sekarang, tentu pemberian stimulus tersebut bukan merupakan langkah yang tepat. Apalagi, saat ini tren kasus baru Covid-19 di seluruh Indonesia masih meningkat.
Ia menambahkan, apabila stimulus tersebut hanya bisa digunakan tahun ini, maka akan lebih baik apabila alokasi dana Rp 25 triliun bisa dialihkan ke pemulihan ekonomi lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
