/2026/10/09/923265499.jpg "Suku Bunga di Pasar Global Masih Tinggi, Pemerintah Hati-Hati Terbitkan Surat Utang")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sangat hati-hati dalam menerbitkan surat utang atau surat berharga negara (SBN) di tengah suku bunga global yang masih tinggi.
Hal ini dilakukan dengan mencermati kondisi pasar dan ekonomi global dengan melihat momentum yang tepat untuk memperoleh biaya pembiayaan yang efisien sekaligus menjaga risiko utang.
"Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN, dan juga kondisi ekonomi global di dunia, karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya kita agak lakukan penyesuaian sedikit untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyampaikan, strategi pembiayaan utang pemerintah pada 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dengan biaya dana (cost of fund) yang efisien dan risiko yang terkendali.
Baca Juga: Utang Jatuh Tempo Pemerintah Membengkak pada 2026, Tembus Rp 749,2 Triliun
"Serta mengelola portofolio (stock) utang secara optimal dari sisi biaya dan risiko (cost and risk trade of)," ujar Suminto kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).
Lebih lanjut Suminto menyebut, minat investor terhadap SBN masih terjaga. Hal ini terlihat dari rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan (bid to cover ratio) yang mencapai 1,87 kali untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 2,52 kali untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Partisipasi investor asing dalam lelang SBN juga cukup kuat. Rasio bid to cover investor asing mencapai 1,9 kali untuk SUN dan 3,1 kali untuk SBSN.
Tak hanya di pasar primer, investor asing turut menopang aliran modal masuk (capital inflow) ke pasar SBN melalui transaksi di pasar sekunder. Hingga 7 Oktober 2026, aliran modal masuk ke pasar SBN tercatat mencapai Rp 36,7 triliun secara tahun berjalan (year to date/YTD).
Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan SBN ritel senilai Rp 124,32 triliun hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari dua seri SUN senilai Rp 54,44 triliun dan tiga seri SBSN sebesar Rp 69,88 triliun.
Pemerintah juga menerbitkan SBN dalam valuta asing melalui enam transaksi dengan menggunakan empat mata uang, yakni dolar AS, euro, yen Jepang, dan renminbi China. Total penerbitannya setara US$ 14,76 miliar, dengan rasio bid to cover sebesar 2,4 kali.
Dukungan pembiayaan juga datang dari investor domestik. Hingga September 2026, investor sektor asuransi dan dana pensiun mencatatkan pembelian bersih SBN sebesar Rp 137,4 triliun, tumbuh 10,6%. Adapun pembelian bersih oleh lembaga domestik lainnya mencapai Rp 100,6 triliun, meningkat 15,5%.
Baca Juga: BI Pegang Hampir 28% Surat Utang Pemerintah, Yield Tinggi Berisiko Tekan Modal
Di tengah gejolak geopolitik dan dinamika kebijakan moneter negara-negara maju, Suminto menyebut imbal hasil atau yield SBN masih terjaga.
"Yield SUN seri acuan (benchmark) tenor 10 tahun pada 7 Oktober 2026 berada di level 7,17%, memiliki spread terhadap US Treasury tenor 10 tahun sebesar 188 bps, lebih rendah dibandingkan emerging markets lainnya," ujar Suminto
Lebih rinci, sebagai perbandingan, spread India mencapai 196 basis poin, Filipina 240 basis poin, Afrika Selatan 379 basis poin, Meksiko 409 basis poin, dan Brasil 765 basis poin.
Selain mengandalkan penerbitan SBN, Kemenkeu juga memanfaatkan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral untuk mendukung pembiayaan APBN.
"Hingga September juga telah dilakukan penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral mencapai sebesar atau setara US$ 2,87 miliar," ujar Suminto
Utang Pemerintah Tembus Rp 10.293 Triliun per Juni 2026
Dari sisi pengelolaan portofolio, posisi utang pemerintah per Juni 2026 tercatat mencapai Rp 10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut terdiri dari SBN sebesar Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp 1.326,90 triliun.
Meski nilai utang mencapai lebih dari Rp 10.000 triliun, Suminto menyebut sejumlah indikator risiko portofolio utang masih terjaga. Hal ini dilihat dari komposisi utang, dimana utang dalam rupiah mendominasi sebesar 70,2% dari total portofolio, sedangkan utang dalam valuta asing mencapai 29,8%.
Adapun rata-rata jatuh tempo utang atau Average Time to Maturity (ATM) tercatat 8,3 tahun. Jangka waktu tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola risiko pembiayaan kembali (refinancing risk).
"Average Time to Maturity (ATM) tercatat 8,3 tahun. Ini cukup panjang, sehingga risiko pembiayaan kembali tetap terjaga," ujar Suminto
Dari sisi risiko suku bunga, porsi utang dengan suku bunga mengambang (variable rate) tercatat hanya 11,4%, di luar SBN yang diterbitkan melalui skema burden sharing dengan Bank Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19. Utang dengan suku bunga mengambang tersebut terutama berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral.
"Sehingga riisko perubahan suku bunga tetap terjaga," ujarnya.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Pasar Surat Utang, Pemerintah Siapkan Bond Stabilization Fund
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
