Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesuksesan penyelenggaran Presidensi G20 2022 menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia meningkatkan posisi tawar di mata global dan sekaligus mengokohkan kedaulatan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia tak bisa diintervensi oleh negara-negara lain.
Hasil survei nasional bertajuk "Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila" yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) menunjukkan bahwa 90% masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional.
Responden menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat. “Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden," kata Kris Wijoyo Soepandji, salah satu peneliti Puska Hukum dan Pancasila FH-UI dalam keterangannya, Senin (4/12).
Baca Juga: Tak Berhenti di G20, Erick Tohir siap Tingkatkan Kolaborasi Berkelanjutan dengan PNM
Dari survei ditemukan bahwa 62% responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40% sisanya mulai goyah. Namun, 90% responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia.
Kris pun setuju bahwa Pancasila Indonesia punya posisi tawar yang besar dalam ekonomi global. Ini terbukti dari 98% responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
Luhut sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia harus tahu posisi daya tawarnya dan itu penting untuk bernegosiasi dengan siapa pun. "Saya bicara di forum B20 pada G20 kemarin, jangan pernah ada satu negara pun yang mendikte Indonesia,” tegas Luhut.
Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang dapat mengatur urusan ekonominya secara mandiri. Ia bilang, pemerintah akan tegas mengeliminasi intervensi-intervensi asing, apalagi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain karena memiliki PDB yang besar, Indonesia juga negara populasi terbesar keempat di dunia serta punya potensi sumber daya alam untuk pengembangan industri-industri prospektif seperti baterai listrik dan kendaraan listrik.
Indonesia memiliki hampir semua jenis mineral yang dibutuhkan dunia saat ini dengan jumlah besar, seperti nikel, tembaga, emas, perak, bauksit.
Baca Juga: Indonesia Pimpin Pengembangan Genomik Level Asia Tenggara
Beberapa komoditas unggulan Indonesia sering menerima berbagai tantangan dalam mencapai optimalisasi rantai pasok global.
Contohnya, kelapa sawit, nikel dan tembakau yang sering mengalami berbagai bentuk hambatan dagang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kampanye negatif yang dibalut dengan dalih nilai-nilai universal, seperti lingkungan hidup atau kesehatan.
“Apa pun yang diusulkan ke pemerintah, kami akan pertimbangkan itu untuk diterima. Tapi jangan mendistorsi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita harus tunjukkan ke dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatur dirinya. Negara-negara lain tidak perlu mengatur kita," pungkas Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
