Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri tidak serunyam yang digembor-gemborkan sejumlah media.
"Tetapi kita melihat di beberapa media tertentu, berita yang disiarkan semakin membesar-besarkan masalah ini," katanya Minggu (7/10).
Alhasil, Sudi menjelaskan seperti yang berkembang saat ini di jejaring sosial media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibanjiri tudingan-tudingan yang kurang pantas. Seolah-olah Presiden tidak peduli, tidak tahu soal ini, dan membiarkan perseteruan antara KPK dengan Polri.
"Presiden tidak mendiamkan dan sudah mengambil langkah-langkah. Presiden menjalankan sistem," ujarnya.
Sudi menjelaskan, sejak mulai terjadi ketegangan antara Polri dengan KPK, pada Jumat (5/10), Presiden langsung memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo sekaligus memberikan sejumlah instruksi. "Instruksi itu sudah dijalankan dan sesungguhnya sudah mereda," jelasnya.
Kemudian, pada Sabtu (6/10), Presiden memimpin rapat dan melalui Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto memerintahkan Kapolri untuk segera melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK. Tujuannya supaya segera mencari upaya-upaya solusi bersama.
"Kapolri dengan KPK dapat bekerjasama mencari solusi dan lebih giat untuk meningkatkan atau mengefektifkan upaya-upaya pemberantasan korupsi," jelasnya.
Sejatinya, pertemuan antara Kapolri dan pimpinan KPK berlangsung hari ini. Tetapi batal terlaksana lantaran pimpinan KPK sedang berada di luar kota.
Sudi mengingatkan bahwa KPK tidak berada di bawah Presiden, sehingga solusi itu merupakan instruksi Presiden kepada Kapolri dengan harapan KPK mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Lebih lanjut, Sudi menjelaskan, sebelum Presiden mengambil alih masalah ini seperti yang dituntut masyarakat, harus dikedepankan upaya-upaya yang dilakukan Polri dengan KPK sesuai dengan UU yang berlaku atau MoU yang telah disepakati bersama.
"Namun berhubung perkembagaan situasi sudah semakin tidak baik, maka presiden akan segera mengambil alih," jelasnya.
Nah, rencananya SBY akan memberikan penjelasannya kepada masyarakat pada Senin (8/10) malam atau paling lambat Selasa (9/10) siang.
"Setiap persoalan apapun yang terjadi di negeri ini Presiden tidak pernah alpa untuk mengambil atau memberi perhatian, paling tidak sejak awal sudah memberikan arahan-arahan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
