Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Surat dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang berisi tentang permintaan peninjauan kembali Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi, narkoba dan terorisme sudah sampai di meja Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden. Namun, dia menegaskan, surat tersebut belum sampai ke Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengemukakan hal tersebut ketika dihubungi, Selasa (16/7). "Suratnya masih belum sampai ke bapak presiden, tetapi sudah sampai di Sespri. Bahkan saya sudah ingatkan Sespri untuk segera meneruskan surat tersebut ke bapak presiden," tutur Sudi.
Sebelumnya, surat tersebut sudah melalui Sudi dan mendapat paraf darinya kemudian diteruskan ke Sespri presiden. Mengenai isi, Sudi mengaku belum membukanya karena yang berwenang membuka adalah SBY. Sehingga Sudi justru mengaku tahu isi surat tersebut dari pemberitaan media massa.
Itulah sebabnya, Sudi menolak menanggapi substansi surat dari Politisi Golkar tersebut. Namun, ia berjanji setelah SBY membaca surat tersebut, barulah Sudi berkenan memberikan tanggapan mengenai permintaan Priyo dalam suratnya.
Priyo dalam pernyataannya kepada media kemarin, Senin (15/7), mengatakan suratnya itu berisi tentang permintaan peninjauan kembali PP no.99/2012 mengenai pengetatan remisi bagi narapidana korupsi, narkotika dan terorisme. Surat itu dilayangkan berdasarkan masukan dari beberapa orang narapidana yang merasa dirugikan atas PP tersebut.
Priyo mengambil contoh mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno telah mengatakan kepadanya merasa dirugikan atas PP tersebut, karena pemberian remisi merupakan hak narapidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
