Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk tidak memakai skema subsidi tetap Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun 2014 mendatang. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, meski ide penggunaan subsidi dinilai baik, namun Pemerintah lebih memilih fokus dengan mekanisme subsidi yang selama ini digunakan.
Selama ini, Pemerintah menentukan nilai subsidi untuk BBM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan pertimbangan berapa harga minyak dunia, harga minyak dalam negeri (ICP) serta jumlah produksi minyak dalam negeri. Dengan skema itu, nilai subsidi akan berubah setiap tahunnya. Hal itu berbeda dengan skema subsidi tetap, dimana Pemerintah harus mematok nilai subsidi pada angka tertentu yang sama setiap tahunnya.
Menurut Armida, alasan utama Pemerintah tidak menggunakan subsidi tetap adalah karena baru saja harga BBM bersubsidi dinaikKan. Jika kebijakannya diubah, maka akan membuat Pemerintah tidak fokus dalam menyusun APBN tahun 2014 mendatang. "Presiden memutuskan, Pemerintah akan fokus dengan kebijakan kenaikan BBM serta dampaknya terhadap inflasi yang masih tinggi," ujar Armida.
Dia menambahkan, Pemerintah menolak rencana itu bukan karena pertimbangan. Jika menggunakan subsidi tetap, maka akan membuat harga BBM bersubsidi tergantung kepada mekanisme pasar. Hingga saat ini Bappenas memang belum melakukan kajian terhadap rencana tersebut. Meski demikian, ide subsidi tetap memang menarik dan baik.
Bappenas melihat, subsidi tetap bisa memberikan kepastian atas nilai subsidi yang harus dikeluarkan Pemerintah setiap tahunnya. Dampaknya adalah akan memberikan ruang fiskal yang besar bagi APBN Pemerintah. Nah, bila ada ruang fiskal maka bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Namun, tanpa kebijakan subsidi tetap pun, Armida optimistis tahun 2014 kondisi fiskal Pemerintah akan lebih baik ketimbang tahun 2013. Dalihnya, kenaikan harga BBM bersubsidi membuat subsidi BBM tahun 2014 berkurang. Alhasil, defisit akan berkurang juga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri tertarik untuk menggunakan mekanisme subsidin tetap, setelah dilakukan Rapat dengar Pendapat dengan badan Anggaran DPR-RI. Namun, rencana Chatib ini mendapat kritikan dari sejumlah pihak, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menilai, kebijakan ini akan memperberat beban Pemerintah tahun depan karena harus melakukan kajian lagi.
Pengamat Perminyakan dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, dalam jangka panjang kebijakan ini patut dikaji. Pasalnya, langkah ini bisa mengurangi masalah Pemerintah yang selalu berulang setiap tahunnya, yaitu beban subsidi BBM. Selain itu, menurutnya, kebijakan ini juga bisa membuat masyarakat yang selama ini mengkonsumsi BBM terbiasa dengan harga internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
