Reporter: Herlina KD | Editor: Test Test
JAKARTA. Pemerintah terus mempersiapkan berbagai opsi untuk mengantisipasi jika opsi pembatasan BBM bersubsidi tidak terlaksana. Pasalnya, jika pembatasan BBM tidak dilakukan, subsidi energi sudah pasti akan membengkak.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah masih tetap pada rencana untuk melaksanakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Pasalnya, "Kalau tidak dilakukan (pembatasan) maka volume subsidi BBM dari 40 juta kilo liter bisa melompat ke 44 juta kilo liter," ungkapnya, Selasa (7/2).
Jika hal ini terjadi, tentu saja anggaran untuk subsidi energi bisa terus membengkak. Sebagai catatan, dalam APBN 2012 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 168,6 triliun dengan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter.
Meski tetap pada rencana semula, tapi Bambang bilang saat ini pemerintah mulai menyiapkan berbagai opsi untuk menjaga agar subsidi BBM bisa terjaga. "Semua opsi kita kaji. (Keputusan) Finalnya itu urusan politik," tukasnya.
Salah satu opsi untuk menjaga agar subsidi BBM tidak membengkak adalah dengan memberlakukan besaran subsidi konstan untuk BBM per liter. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan dalam penetapan subsidi, pihaknya ingin agar DPR hanya menyetujui jumlah anggaran dan volume subsidi BBM saja, dan tidak ada pembatasan mengenai harga jual.
Jika DPR menghendaki, paling tidak pembahasan DPR bisa sampai menetapkan nilai rupiah subsidi per liter BBM atau per KWh listrik. Langkah ini, kata Agus dilakukan untuk menghindari pembengkakan nilai subsidi yang membebani fiskal.
Ia mencontohkan, “Misalnya, subsidi disetujui Rp 3.000 setiap liter atau subsidi listrik disetujui maksimum Rp 800 per KwH. Nanti dalam realitanya kalau harga minyak dunia itu naik atau turun, subsidi itu tetap akan diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak kemudian nanti APBN menjadi tidak sehat atau tidak kredibel,” papar Agus.
Pemerintah berharap, dalam pembahasan revisi APBN Perubahan 2012 yang rencananya akan dilakukan lebih cepat dari jadwalnya, usulan ini bisa didiskusikan bersama DPR.
Melihat tren harga minyak dunia yang terus melambung dan membuat harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi naik di atas asumsi dalam APBN 2012 yang sebesar US$ 90 per barel, pemerintah mulai waspada.
Bambang bilang, BKF selalu memonitor perkembangan anggaran. "Kalau harus dan saatnya revisi, ya kami revisi," imbuhnya.
Hanya saja, Bambang bilang untuk saat ini pemerintah masih terus memantau perkembangan harga minyak. Menurutnya, pemerintah masih akan melihat realisasi APBN 2012 dalam satu bulan pertama tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
