Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait suara Partai Golkar yang disebut-sebut meningkat efek ia ikut berperan dalam memberikan bansos jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mulanya, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyinggung soal melesatnya perolehan suara Partai Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ketika Menko Airlangga yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar menjadi saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024, Jumat (5/4).
Hakim MK Arief Hidayat menyampaikan, keterangan para menteri dibutuhkan untuk membuktikan dalil yang diajukan dalam sengketa hasil Pilpres 2024, salah satunya terkait penyaluran bansos.
Baca Juga: Waketum Golkar Sebut Jumlah Menteri Adalah Hak Prerogatif Presiden
“Ini dugaan atau sangkaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe ikut menggalang massa dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral,” ungkap Arief.
Arief juga mengutip pernyataan salah satu saksi dalam perkara ini, yakni Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, yang juga menyatakan insentif elektoral dari program bansos lebih banyak dinikmati pada pemilihan legislatif ketimbang pilpres.
Arief pun lantas meminta penjelasan dari Airlangga atas pernyataan tersebut, karena Partai Golkar dinilai menjadi partai politik yang perolehan suaranya melesat pada Pemilu 2024.
“Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa (menjawab). Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nah ini yang mungkin nanti bisa direspons,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hakim MK Daniel Yusmic Foekh juga turut mempertanyakan terkait posisi ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang pernah disandang Airlangga pada masa pandemi Covid-19.
Ia kemudian bertanya apakah Airlangga masih menjabat sebagai KPCPEN dan dampaknya terhadap perolehan suara Golkar di Pemilu 2024.
“Karena tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Prof Arief seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan,” ungkap Daniel.
Merespons pernyataan para Hakim MK tersebut, Airlangga sebenarnya enggan membahas partai Golkar dalam sidang tersebut. Ia menyebut dirinya diundang dalam sidang sebagai Menko Perekonomian dan bukan Ketum Golkar.
“Kemudian izin terakhir menjawab hal yang tidak diagendakan, karena tadi diangkat oleh yang mulia Arif Hidayat, dan saya membaca dibahas dibanyak media. Saya hadir sebagai Menko perekonomian, jadi pertanyaan terkait Golkar tidak saya jawab,” tutur Airlangga.
Baca Juga: Pasca Pilpres 2024, Mulai Kasak-Kusuk Jatah Menteri Kabinet Prabowo
Meski begitu Ia menyebut pembagian bansos yang juga dirinya ikut serta dalam menyalurkannya tidak pernah dikaitkan dengan Partai Golkar.
“Tetapi yang bisa saya pastikan, bahwa bansos bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning,” jelasnya.
Kemudian Hakim MK Suhartoyo merespons pernyataan Airlangga tersebut.
“Yang warna lain ada pak?” tanya Dia.
“Saya tidak tahu,” jawab Airlangga sembari tertawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
