Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR telah sepakat menargetkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 49,1 triliun pada 2023. Target tersebut meningkat dari target yang diajukan pemerintah yakni sebesar Rp 44,1 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memaparkan, terdapat sejumlah tantangan dan Langkah yang bisa dilakukan untuk mendorong kinerja BUMN, agar bisa berkontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan negara.
Diantaranya, pertama, belum sinerginya strategi pengembangan bisnis. Kedua, kompetisi, duplikasi bisnis dan kurangnya inovasi. Ketiga, kompleksitas & tumpang tindih peraturan. Keempat, keterbatasan kapasitas investasi, dan kelima biaya dana kurang kompetitif.
Baca Juga: Tok! Banggar DPR Sepakat Dividen BUMN pada 2023 Sebesar Rp 49,1 Triliun
“Disampaikan bahwa BUMN ini agar bisa tetap berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian Indonesia dan juga pendapatan negara. Dari sisi tantangannya memang masih dari strategi pengembangan bisnis, dan diharapkan bisa terus berinovasi,” tutur Febrio dalam rapat Panja bersama Banggar DPR RI, Rabu (7/9).
Dari sejumlah tantangan tersebut, maka perlu adanya langkah dan strategi, diantaranya, dengan melakukan perbaikan portofolio dan penguatan kinerja keuangan BUMN.
Misalnya dengan pembentukan holding strategis, restrukturisasi BUMN, dan pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan (deleveraging).
Adapun arah kebijakan dividen BUMN pada 2023 diantaranya, mendorong peningkatan kinerja BUMN baik kinerja keuangan maupun kinerja operasional.
Baca Juga: BRI Proyeksikan Kinerjanya Tumbuh 13% Hingga 3 Tahun ke Depan
Diantaranya melalui restrukturisasi, efisiensi, penguatan manajemen risiko,sehingga dapat berkontribusi optimal bagi pendapatan negara, seiring dengan trend pemulihan ekonomi yang semakin menguat.
Kemudian, optimalisasi dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan untuk rencana pengembangan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta pelaksanaan/penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
