Reporter: Herlina KD, Fitri Nur Arifenie, Merlinda Riska | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Meski ribet, pemerintah terus mematangkan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi. Rencana pembatasan BBM subsidi ini mulai awal Mei 2012 dan akan dilakukan berdasarkan kapasitas silinder mesin mobil.
Ada tiga opsi batas kapasitas mesin mobil yang kelak tak boleh memakai BBM bersubsidi, yakni mobil di atas 1.300 cc, di atas 1.500 cc, atau mobil berkapasitas mesin di atas 2.000 cc.
Nah, mekanisme pembatasannya, nanti kendaraan pribadi yang boleh memakai BBM bersubsidi bakal dipasangi stiker elektronik. Tujuannya, agar tak membuat ricuh dan membingungkan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Selain memakai stiker, pilihan lainnya adalah dengan memakai kartu pintar alias smart card. Opsi-opsi pembatasan BBM bersubsidi ini sebetulnya sudah pernah bergulir sejak 2008 silam. Toh, kemudian rencana itu padam dan belakangan dilirik lagi oleh pemerintah.
Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bilang, pembatasan BBM bersubsidi ini mendesak agar kuota BBM bersubsidi tahun ini sebanyak 40 juta kiloliter (kl) tak jebol. Prediksi pemerintah, tanpa ada pembatasan BBM, konsumsi BBM subsidi tahun ini bisa mencapai 47 kl.
Selain itu, agar dana subsidi BBM tak dinikmati oleh orang kaya. "Selama ini sekitar 70% lebih BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas," kata Jero, Jumat (13/4).
Ibrahim Hasyim, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan, ketimbang smart card, BPH Migas lebih condong dengan penggunaan stiker elektronik sebagai instrumen untuk pembatasan BBM bersubsidi. Sebab, smart card merupakan instrumen berbasis teknologi informasi (IT) sehingga butuh waktu lama untuk mewujudkannya. "Pengadaan teknologi itu harus melalui lelang yang membutuhkan waktu paling cepat enam bulan," imbuh Ibrahim.
Sementara jika menggunakan stiker elektronik bisa dijalankan sesegera mungkin. Secara teknis, penggunaan stiker pun relatif mudah karena tinggal meminta data kendaraan pribadi kepada pihak kepolisian.
BPH Migas sendiri sudah pernah membahas soal data kendaraan tersebut dengan pihak Kepolisian. Jadi teknisnya, mobil pribadi yang nanti tetap boleh menikmati BBM subsidi akan dipasangi stiker. "Tapi itu tergantung pemerintah. Kami menunggu saja," ujarnya.
Tapi agaknya, rencana pemerintah itu tak bakal mulus-mulus amat. Maklum saja, infrastruktur pendukung program pembatasan BBM bersubsidi ini masih belum siap 100%.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Bumi (Hiswana Migas) Ery Purnomahadi bilang, baru sekitar 70% SPBU di Jawa-Bali yang siap melaksanakan program pemerintah itu. Sedangkan di Jabodetabek sudah sekitar 85% SPBU yang siap. Selebihnya masih belum siap karena belum memiliki tangki pendam maupun dispenser Pertamax.
Bukan cuma itu, kesiapan petugas SPBU pun juga masih menjadi kendala. Menurut Ery, perlu ada pelatihan bagi petugas operasional SPBU untuk program pembatasan BBM bersubsidi ini. Sebab, bukan tidak mungkin terjadi perdebatan di SPBU antara pengendara dengan pegawai SPBU. “Ada sekitar 120.000 petugas operasional yang harus di-training dan itu butuh waktu minimal sekitar tiga bulan,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
