Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
PP tersebut sebagai amanat dari Undang Undang nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Kehadiran PP tersebut diyakini akan memberi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
"Harapannya PP ini bukan saja akan meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja melainkan juga untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan," ujar Staf Khusus Presiden bidang sosial Angkie Yudistia saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (26/10).
Angkie bilang PP itu mewajibkan ULD Ketenagakerjaan dibangun hingga tingkat Kabupaten/Kota. Di mana terdapat sejumlah tugas yang harus dikerjakan.
Baca Juga: Pemerintah genjot pertumbuhan ekonomi lewat reformasi program pensiun
ULD memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
"Kedua, menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas," sebut Angkie.
PP tersebut juga akan membantu penyediaan alat bantu kerja bagi penyandang disabilitas. Nantinya hal itu akan dikoordinasikan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
