Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19 tidak merata. Salah satu faktornya lantaran masih kurangnya pemerataan akses vaksin di seluruh dunia.
“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3%, seperti di negara-negara Afrika,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya Roma, Italia, Sabtu (30/10),
Menurutnya, rata-rata negara miskin baru sekitar 6% dari penduduknya, sementara untuk negara-negara maju yang sudah melakukan vaksinasi di atas 70% atau bahkan mendekati 100% dan mereka sudah melakukan boosting.
Untuk itu, karena Covid-19 ini menjadi ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, di dalam pembahasan antara Menteri Keuangan dan menteri kesehatan negara-negara G20, Sri Mulyani mengatakan pihaknya bersama Menteri Keuangan lainnya sepakat untuk membangun sebuah mekanisme yang disebut pandemic preparedness atau pencegahan pandemi.
Baca Juga: Sri Mulyani: Stabilitas sistem keuangan di kuartal III-2021 dalam kondisi normal
Sebab pandemi Covid-19 ini telah menelan biaya sampai US$ 12 triliun, juga menimpa 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini.
Dalam KTT G20 kali ini juga telah disepakati akan ada joint finance health task force atau satuan kerja antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, and response (PPR) dari pandemi. Task force tersebut akan dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia.
“Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi. Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” kata bendahara keuangan negara RI ini.
Lebih lanjut, selain akses vaksin yang tidak merata, Sri Mulyani juga mengatakan pemulihan ekonomi dunia juga terancam karena adanya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai.
Baca Juga: Belanja modal naik 62,2%, Sri Mulyani beberkan peruntukannya
Hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat meski mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.
Artinya, waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, akan tetapi ternyata suplainya tidak mengikuti.
Sementara itu, kenaikan energi yang terjadi sangat cepat juga karena investasi di bidang energi, terutama yang non-renewable atau tidak dapat diperbaharui yang ternyata sudah merosot tajam serta dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi.
Akibatnya mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.
“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” tegas Mulyani.
Selanjutnya: Semua Orang Bicara Utang Pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
