Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
Deskripsinya juga sering disebutkan secara tidak terukur, sehingga sulit untuk menghubungkan antara output, outcome, dengan penganggarannya.
Alasan lain pemerintah ingin melakukan reformasi anggaran, adalah karena informasi kinerja pembangunan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan penganggaran, seringkali sulit dipahami publik.
Pemerintah juga sering menerima kritik, bahwa seluruh dokumen anggaran itu isinya terlalu normatif.
Baca Juga: Nilai tukar petani dan nelayan jadi indikator untuk menyusun RAPBN 2021
Isinya hanya didominasi oleh deskripsi, sehingga kemudian memunculkan kesulitan untuk akuntabilitas dan terutama untuk tracking efisiensi.
"Jadi tujuan kita untuk meredesain sistem penganggaran, adalah bagaimana bisa mengakselerasi apa yang sudah diinisiasi selama ini, yaitu membangun money really follow program," kata Sri Mulyani. Dengan desain tersebut, maka program pemerintah bisa semakin jelas serta transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
