Reporter: Rashif Usman | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sebanyak 16.451 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak telah dibebaskan.
"Per 26 Mei 2024 telah diselesaikan 62,3% kontainer yang tertahan," kata Sri Mulyani dalam agenda Konferensi Pers APBN KITA, Senin (27/5).
Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan kontainer yang tertahan di Tanjung Priok telah dibebaskan sebanyak 9.444 kontainer dari total 17.304 kontainer atau 54,6%.
Sementara di Tanjung Perak telah diselesaikan sebanyak 7.007 kontainer dari total 9.111 kontainer atau setara 76,9%.
Baca Juga: Pengusaha Apresiasi Langkah Pemerintah Relaksasi Permendag No 8/2024 Izin Impor
Ia juga merinci, sebanyak 15.662 kontainer telah selesai urusan kepabeanan, 73 kontainer direekspor, dan 716 kontainer dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Jadi semenjak kami ke Tanjung Priok, ini teman-teman Bea Cukai bekerja 24/7," ucapnya.
Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga turun langsung ke lapangan untuk membereskan masalah penumpukan ribuan kontainer yang tertahan di Tanjung Priok.
Penumpukan kontainer tersebut imbas dari pengetatan aturan impor dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang telah berlaku sejak 10 Maret 2024 lalu.
Sri Mulyani menyampaikan, adanya pengetatan dalam aturan tersebut mengakibatkan setidaknya 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak tertahan.
Baca Juga: Kemenperin Tak Tahu Isi 26.000 Kontainer yang Menumpuk di Pelabuhan
Kontainer yang didominasi oleh komoditas besi baja, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik dan komoditas lainnya tersebut belum dapat mengajukan dokumen impornya, karena terhambat oleh persetujuan impor (PI) atau pertimbangan teknis (Pertek) dari kementerian terkait.
Untuk itu, pemerintah merevisi aturan tersebut dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang diterbitkan dan diundangkan sejak 17 Mei 2024.
Dengan aturan tersebut, maka pemerintah sepakat memberikan relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang, yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas sarta katup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
