Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan alasan pemerintah memutus kerja sama dengan JPMorgan Chase Bank yang berlaku per 1 Januari lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, selama ini pemerintah membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam manajemen utang. Namun demikian, dia mengharapkan para dealer utama saling memfasilitasi kebutuhan masing-masing.
“Agar pemerintah mendapat tawaran palng baik dari sisi harga, yield, supaya kita memiliki maturity yang panjang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1).
Dia berharap, mitra pemerintah menjaga kepercayaan investor dari risiko. Menurut Sri, confidence ini kemudian akan tercermin kepada risiko diterima oleh bond buyer indonesia.
“Komunikasi mereka kepada klien harus mencerminkan itu, kami menganggap pada saat itu JPMorgan melakukan asesmen di mana masyarakat internasional dan domestik dalam situasi yang tidak pasti akibat terpilihnya Trump,” ucapnya.
Dia mengatakan, ekonomi selalu diukur dari fundamental dan psikologis atau persepsi. Dari perspektif fundamental, dia mengaku pemerintah tidak ada masalah bila ada research yang mengatakan fundamental Indonesia harus diperbaiki.
“Tetapi kalau psikologis, terkadang sifatnya sangat subyektif. Oleh karena itu, statement yang dilakukan oleh baik institusi maupun pejabat yang memiliki kewenangan besar menjadi sangat penting,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
