Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Selasa (27/8) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terkait Rancangan APBN (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya.
Sebelumnya, asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3% menjadi salah satu sorotan para fraksi. Di satu sisi, asumsi pertumbuhan tersebut dianggap stagnan karena tidak berubah dari tahun 2019.
Baca Juga: Ekonomi Global Masih Suram, Defisit Anggaran Kian Melebar premium
Namun di sisi lain, asumsi tersebut berisiko tak tercapai di tengah gejolak ekonomi global.
Dalam Rapat Paripurna ke-4, Sri Mulyani menjelaskan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2020 disusun dengan mempertimbangkan faktor risiko dan prospek ekonomi ke depan yang dipantau sejak awal tahun, baik dari global maupun domestik.
Namun, pemerintah tak menampik bahwa risiko ke bawah (downside risk) terhadap pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun depan semakin meningkat.
“Untuk dapat dicapai, diperlukan langkah-langkah radikal dan fundamental dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan menjaga konsumsi sebagai penyeimbang melemahnya kondisi eksternal,” tuturnya.
Sri Mulyani menyampaikan, kinerja investasi berperan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Dari sisi pemerintah, ia menjelaskan, berbagai terobosan kebijakan perbaikan dan penyederhanaan regulasi telah dilakukan untuk mempermudah usaha, promosi investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan partisipasi swasta.
Baca Juga: Agus Martowardojo terima penghargaan prestasi kepemimpinan tertinggi The Asian Banker
“Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal,” lanjutnya.
Menanggapi pandangan fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan investasi di sektor sekunder memang terjadi.
Namun, pemerintah menurutnya telah berupaya mengatasi hal tersebut melalui berbagai insentif fiskal untuk sektor industri. Insentif tersebut antara lain tax allowance, tax holiday, subsidi pajak, insentif PPN, serta fasilitas kepabeanan.
Baca Juga: Hingga Juli, realisasi belanja modal K/L hanya Rp 48,4 triliun
“Dengan insentif fiskal tersebut, diharapkan kinerja sektor industri dapat memberikan nilai tambah pada produk ekspor serta industri padat karya yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandas Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
