Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Kamis (4/7), menyampaikan keterangan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 kepada dewan legislatif.
Dalam Rapat Paripurna DPR ke-20 tersebut, Menkeu membacakan pokok-pokok keterangan atas pelaksanaan APBN 2018, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut kepada pemerintah.
“Opini WTP atas LKPP 2018 memberikan keyakinan bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar dia.
Kondisi perekonomian tahun 2018, kata Sri Mulyani, bukan hal yang mudah untuk dilalui. Banyaknya gejolak mulai dari nilai tukar rupiah yang sangat fluktuatif, tren kenaikan suku bunga global dan domestik, hingga arus keluar modal asing (outflow) yang deras memengaruhi perekonomian Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tak hanya berupaya mencapai opini WTP dalam laporan pertanggungjawaban anggarannya, tetapi juga memastikan realisasi anggaran tetap sehat.
Ia melaporkan, realisasi pendapatan negara tahun 2018 mencapai Rp 1.943,7 triliun atau 102,6% dari target APBN. Pendapatan yang meningkat seiring dengan kinerja positif penerimaan PPh, PPN, Bea Masuk dan Bea Keluar, serta PNBP.
Sementara, belanja negara tahun 2018 sebesar Rp 2.213,1 triliun atau 99,7% dari pagu APBN. Defisit APBN 2018 tercatat Rp 269,4 triliun atau 1,81% dari PDB. Pembiayaan defisit anggaran tahun lalu secara neto sebesar Rp 305,7 triliun. Adapun, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk 2018 sebesar Rp 36,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan , pemerintah juga telah menerima 25 temuan pemeriksaan oleh BPK yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terdiri dari 19 temuan yang terkait Sistem Pengendalian Intern dan 6 temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
“Namun, temuan-temuan itu tidak memengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2018,” kata dia.
Adapun rencananya, DPR akan kembali menggelar Rapat Paripurna untuk memberikan tanggapan atas keterangan pemerintah terkait RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2018 tersebut. Rapat paripurna selanjutnya diagendakan pada Selasa (9/7) mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
