Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat utang atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB/Outlook negatif.
Dalam laporannya, lembaga pemeringkat tersebut menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada level BBB karena prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan rekam jejak kebijakan hati-hati yang tetap ditempuh otoritas.
“Di sisi lain, risiko fiskal dan risiko eksternal terkait pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian,” ujar lembaga tersebut dalam laporannya, Kamis (22/4).
Baca Juga: BI pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021, pemerintah masih pede 5,3%
S&P lalu memperkirakan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi pada 2022, seiring percepatan program vaksinasi dan normalisasi aktivitas ekonomi secara bertahap.
Pun, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah pada tahun lalu digadang mampu menciptakan lapangan kerja dan menarik penanaman modal asing (PMA) sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Di sisi eksternal, S&P yakin Indonesia bisa memenuhi kewajiban utang luar negeri, didukung kebijakan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko utang luar negeri korporasi.
Dalam satu tahun terakhir pun, S&P melihat rasio utang dalam valuta asing juga menurun hingga di bawah 40% dari total utang. Demikian dengan rasio kepemilikan asing dalam obligasi pemeirntah berdenominasi rupiah juga turun tajam pada tahun 2020.
Dari sisi fiskal, dalam jangka pendek, lembaga tersebut memperkirakan pemerintah akan mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi, sehingga defisit fiskal akan lebih tinggi dibandingkan rata-rata historisnya.
“Kami memandang dukungan fiskal masih dibutuhkan untuk mitigasi dampak pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi,” jelas mereka.
Dari sisi moneter, S&P mencatat peran Bank idnoensia (BI) mampu meredakan guncangan ekonomi dan keuangan. Apalagi, langkah bank sentral untuk membeli surat berharga pemerintah di pasar perdana sebagai last resort.
Baca Juga: Pemberian THR dan subsidi ongkos kirim jadi penopang ekonomi di kuartal II 2020
Uluran tangan bank sentral ini dianggap mampu membantu pemerintah dalam mengelola kebutuhan pendanaan, bahkan menurunkan beban bunga ketika pasar keuangan sedang mengalami tekanan.
Langkah ini juga dianggap minim memberi dampak terhadap inflasi dan imbal hasil obligasi.
Sebagai tambahan informasi, S&P sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dan merevisi outlook dari stabil menjadi negatif pada 17 April 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
