Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan tanggapan usai Istana mengungkap wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah menegaskan pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Dia menilai, inisiatif itu dilayangkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan haji dan umroh.
"Memang rencana pembentukan ini kami tangkap sebagai wacana yang muncul sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh. Sehingga kami tentu saja menyambut baik," jelasnya saat ditemui di Kantor BPKH, Senin (25/8).
Fadlul berpandangan, wacana ini merupakan upaya besar untuk mensinergikan semua aspek pelayanan haji dan umroh mulai dari pendaftaran, manasik, keberangkatan, hingga kepulangan.
Baca Juga: Catatkan Kinerja Positif pada 2024, BPKH Kantongi Opini WTP ke-7 dari BPK
Meski demikian, dia menegaskan, apabila Kementerian Haji dan Umrah benar-benar dibentuk BPKH tidak akan melebur ke dalamnya.
Hal itu sebagaimana tertera dalam tertera di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 yang menegaskan tugas BPKH yakni mengelola keuangan haji secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan nilai manfaat dan kemaslahatan umat.
"Jika ini terealisasi, BPKH tetap akan menjalankan amanah sesuai dengan Undang-Undang. Justru dengan adanya kementerian ini, kami sangat berterima kasih karena kami akan memiliki lembaga yang fokus dan tentu saja bersinergi dengan kami agar penyelenggaraan ibadah haji lebih optimal," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota BPKH, Amri Yusuf menegaskan bahwa nantinya BPKH tidak tergabung di dalam Kementerian Haji. Pasalnya, berdasarkan UU yang telah disahkan proses pengajuan anggaran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) lebih dulu diajukan ke BPKH.
"Artinya BPKH masih eksis. (Berarti gak masuk Kementerian Haji?) enggak. Dengan adanya Kementerian Haji, maka Kementerian Haji bertindak sebagai operator," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa ada rencana mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji agar menjadi kementerian.
Baca Juga: MUI Tegaskan Pentingnya Penguatan BPKH dalam Ekosistem Keuangan Haji
Prasetyo mengatakan, BP Haji perlu naik kelas menjadi kementerian untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
"Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri. Karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umrah kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umrah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8).
Prasetyo pun menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji murni karena kebutuhan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini.
"Ini kan bukan masalah (kabinet) makin besar, tetapi masalah kebutuhan. Setelah satu tahun kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaan haji, di situ kan ada evaluasi-evaluasi catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan," kata dia.
Selanjutnya: Ini Kata Istana Soal Demo Tunjangan Rumah DPR
Menarik Dibaca: 6 Rekomendasi Serum Retinol Korea Terbaik, Rahasia Glass Skin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30072514251800.jpg)
