Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal salah satu fokus pemerintah dalam menghalau dampak Covid-19 di Indonesia, yaitu sektor keuangan.
“Karena kita tahu (penanganan) Covid-19 ini akan membutuhkan dukungan sektor keuangan negara ini. Baik dari sisi penanganan kesehatan, sosial ekonomi,” ujar Sri Mulyani Rabu (16/9).
Sejalan dengan itu, Covid-19 yang belum berakhir hingga kini juga membuat sektor korporasi bahkan individual mendapat tekanan. Tak ayal, mereka akan kesulitan dalam membayar pajak sehingga penerimaan negara pun terancam turun di tengah kebutuhan belanja yang juga membengkak.
Baca Juga: Menteri BUMN: PMN ke perusahaan BUMN dapat antisipasi ekonomi yang terdampak pandemi
Hal ini juga yang mendorong pemerintah akhirnya melebarkan defisit anggaran di atas 3%. Padahal, biasanya pemerintah akan mengikuti kaidah di mana defisit anggaran tidak boleh di atas 3% Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini kami relaksasi selama 3 tahun, tujuannya agar kami mampu merespons dari sisi belanja maupun penerimaan dan pembiayaan,” tambah Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) tersebut juga mengatakan, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pemerintah dituntut cepat dalam bertindak sekaligus harus berhati-hati karena tak jarang pilihan yang diambil membawa risiko.
Baca Juga: Anggaran kesehatan mencapai 6,2% dari belanja negara dalam RAPBN 2021
Katanya, pemerintah pernah dihadapkan pada pilihan yang bukan terbaik, tetapi pilihan yang terburuk dan kurang buruk, sehingga kalau melakukan satu pilihan, maka akan ada konsekuensi pada pilihan lain (trade off).
Selain itu, Sri Mulyani juga menyiratkan, kalau kadang keputusan yang diambil oleh pemerintah langsung mendapat persepsi miring dari publik, seperti contohnya pemerintah dianggap lebih mementingkan perekonomian daripada sektor kesehatan.
Menurutnya, situasinya tidak seperti itu. Apa yang telah ditetapkan pemerintah, sudah melalui proses pengambilan keputusan dan pertimbangan yang masak, dan pemerintah sama sekali tidak pernah menganggap salah satu sektor lebih penting daripada yang lain.
Baca Juga: Melihat gambaran RUU Omnibus Law Sektor Keuangan
“Seolah kami korbankan kesehatan atau ekonomi. Kan tidak bisa kita bilang kesehatan lebih penting dari ekonomi, demikian sebaliknya. Yang satu mengancam jiwa manusia lewat penyakit, yang satu mengancam dari pendapatan ekonomi mereka,” jelasnya.
Akan tetapi, ia mengaku kalau pemerintah akan terus berusaha memberikan yang terbaik dalam mengambil pilihan dan menetapkan peraturan yang ada. Karena menurutnya, saat ini yang paling penting adalah pandemi ini segera berakhir.
Selanjutnya: AS tidak setuju, Indonesia belum tarik PPh perusahaan digital asing
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
