Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah disahkan oleh DPR sebagai UU. Keputusan ini berdasarkan hasil dari rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (26/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam UU yang baru ini, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemkeu) memiliki wewenang untuk menentukan tarif PNBP lewat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK). Namun, hal ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebab, ada kriteria-kriteria sendiri yang mesti dipenuhi.
“Prosesnya dari tetap dari kementerian/lembaga (K/L) terkait secara bottom up ke Kemkeu. Walaupun bisa dengan PP dan PMK, kami memiliki tanggung jawab,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (27/7).
Tanggung jawab Kemkeu dalam hal ini adalah melihat tarif yang diusulkan oleh K/L tersebut. Kemudian mempertimbangkan apakah angkanya layak. “Kami lihat apakah proper bagi perekonomian dan masyarakat? Jadi, dengan UU ini, divisi kami akan kami perkuat,” ujarnya.
Ia pun menekankan bahwa UU ini tidak menghapus kewenangan K/L untuk mengajukan tarif PNBP untuk masing-masing sektor usaha maupun layanan. “UU ini tidak menghapus ketentuan K/L untuk ajukan bila mereka memiliki dasar baik,” kata dia.
Ia melanjutkan, selama ini, sebelum adanya UU PNBP, proses ini tidak berlangsung secara baik sehingga bisa saja ada tarif yang tidak adil bagi masyarakat maupun dunia usaha. “Kami akan insitusionalkan proses tersebut. Kami tidak melakukannya secara baik selama ini. Dengan adanya UU ini kami akan perkuat divisi ini sama dengan kami terapkan tarif lainnya seperti pajak, bea masuk, dan lain-lain,” ujar dia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkeu Hadiyanto menambahkan, pada intinya, dalam UU ini diatur bahwa penerapan tarif PNBP dengan PP maupun PMK harus memerhatikan seluruh dimensi yang berkaitan dengan Wajib Bayar.
“Apakah distortif? Itu dari tarif. Dari perencanaan, K/L akan kerjasama dengan Kemkeu untuk pastikan usulannya dilihat sedemikian rupa sehingga aspek-aspek itu dipenuhi kriterianya,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
