Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto merespon adanya kisruh dapur program makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata. Hal ini terkait keterlambatan atau dugaan penggelapan dana MBG.
Prabowo mengaku belum mengetahui terkait adanya dugaan penggelapan dana tersebut.
"Penggelapan? Nanti saya cek ya," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/4).
Namun Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga setiap sen APBN agar dibelanjakan sesuai aturan.
"Belum (tahu). Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," terang Prabowo.
Baca Juga: MBG Dinilai Minim Transparansi, Dapur Kalibata Jadi Contoh Kacaunya Tata Kelola
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespon isu penyelewengan dana program makan bergizi gratis (MBG) di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Kalibata Jakarta.
Kepala BGN Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Mitra MBN, dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana MBG pada Rabu (16/4).
BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.
BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan. Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).
Pada dialog tersebut, pihak mitra MBN menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.
Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.
“Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujar Dadan dalam keterangan pers Rabu, (16/4).
Baca Juga: Kisruh Program MBG, Ekonom Sarankan Desain Ulang Secara Menyeluruh
Sementara itu, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyoroti dipaksakannya program MBG untuk cepat diperluas penerimanya.
Menurutnya, alih-alih menahan diri, BGN justru semakin progresif, mengundang banyak mitra swasta dan komunitas lokal untuk ikut serta dengan janji-janji manis bahwa mereka akan dibayar oleh negara.
"Pengawasan memang penting, namun lebih penting lagi adalah memastikan bahwa program ini (MBG) memiliki dasar fiskal dan administratif yang solid," ujar Achmad.
Di satu sisi, Achmad menyebutkan bahwa sampai akhir kuartal pertama 2025, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 10,5% dari target, dengan kontraksi lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (APBN KITA Maret 2025).
Tekanan ini sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang lebih rendah, ditambah dengan fluktuasi harga komoditas global dan tekanan ekonomi domestik.
"Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa negara sedang menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang serius," ucap Achmad.
Baca Juga: Pemda Bakal Gunakan Belanja Tak Terduga untuk MBG dan Koperasi Merah Putih, Apa Itu?
Selanjutnya: Asing Mulai Intip Saham Unggulan, ANTM hingga BBCA Jadi Incaran
Menarik Dibaca: Prakiraan Cuaca Jakarta Besok (23/4): Cerah hingga Diguyur Hujan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
