Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mematangkan skenario normal baru (new normal) dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan ini pun memantik reaksi sejumlah kalangan, termasuk dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, skenario new normal yang ingin diterapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan bisnis maupun layanan publik, masih terlalu dini.
Alasannya, pemerintah dinilai belum mampu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, yang mana kurva positif virus ini pun belum melandai, bahkan masih menunjukkan tren kenaikan.
Baca Juga: Ini tiga aspek agar daerah bisa lakukan kegiatan sosial ekonomi di tengah pandemi
Padahal, WHO menganjurkan prasyarat bahwa new normal hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Dengan angka positif covid-19 yang masih menanjak, pemerintah dinilai terlalu gegabah dan seakan sedang berjudi (gambling) jika ingin memaksakan penerapan new normal dalam waktu dekat ini.
"Menurut saya terlalu dini, terlalu gegabah. Ini gambling. Dengan kondisi sekarang maka belum bisa dikatakan pemerintah sudah berhasil mengendalikan wabah. Dengan indikator itu, maka sebenarnya belum memenuhi syarat memberlakukan new normal," ungkap Tulus kepada Kontan.co.id, Selasa (26/5).
Menurut dia, kebijakan new normal ini menjadi bukti bahwa pemerintah masih mengedepankan kepentingan ekonomi dalam penanganan Covid-19. Padahal, Tulus menegaskan bahwa pertimbangan dari sisi kesehatan harus menjadi yang utama.
