kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.280   0,00   0,00%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Soal kabinet, Jokowi disarankan konsultasi ke SBY


Rabu, 30 Juli 2014 / 15:34 WIB
Soal kabinet, Jokowi disarankan konsultasi ke SBY
ILUSTRASI. Periksa Kurs Dollar-Rupiah di BRI Jelang Tengah Hari Ini Selasa, 21 Februari 2023


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ahli tata negara Margarito Kamis menilai, sebaiknya presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) berkonsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyusun kabinet pemerintahan selanjutnya. Menurut Margarito, saran dari SBY akan sedikit membantu Jokowi dalam merancang kabinetnya nanti.

"Kalau Jokowi mau konsultasi ke SBY merupakan satu hal yang bagus dan jadi modal yang baik di masa depan," ujar Margarito, Rabu (30/7) seperti dikutip dari Kompas.com.

Margarito menambahkan, SBY dapat memberi masukan mengenai orang-orang yang sebaiknya dihindari atau yang patut dipertimbangkan sebagai menteri. Setelah 10 tahun memimpin Indonesia, kata dia, SBY tentu mengetahui rekam jejak dan juga kompetensi orang-orang yang menjadi pertimbangan Jokowi dalam kabinet.

Selain memberi saran mengenai calon-calon penghuni kursi menteri, tambah Margarito, SBY dapat memberikan gambaran hal-hal yang menjadi prioritas Jokowi setelah dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang.

"Beliau (SBY) pasti mengetahui betul yang mesti dilakukan, apa yang jadi prioritas. Beliau tahu siapa yang kira-kira diperlukan (menjadi menteri)," ujarnya.

Meski demikian, kata Margarito, Jokowi tetap memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa saja yang layak duduk di kabinet. Tentunya, kata dia, Jokowi juga akan berkonsultasi dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri nantinya.

"Secara konstitusi, kewenangannya (menentukan menteri) tidak dibagi ke siapa pun. Tapi kalau dalam praktik, bisa konsultasi kepada Ibu Mega, tentu juga dengan JK," kata Margarito. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×