kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.105.000   12.000   0,57%
  • USD/IDR 16.445   10,00   0,06%
  • IDX 7.958   20,58   0,26%
  • KOMPAS100 1.114   3,04   0,27%
  • LQ45 807   -1,86   -0,23%
  • ISSI 274   1,94   0,72%
  • IDX30 419   -0,43   -0,10%
  • IDXHIDIV20 486   -0,13   -0,03%
  • IDX80 122   -0,29   -0,24%
  • IDXV30 132   -0,91   -0,68%
  • IDXQ30 136   0,08   0,06%

Soal Demo Ojol 17 September, Ekonom Harap Jangan Ada Agenda Politis


Selasa, 16 September 2025 / 22:35 WIB
Soal Demo Ojol 17 September, Ekonom Harap Jangan Ada Agenda Politis
ILUSTRASI. Tuntut Perlindungan Hukum Demonstrasi pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) di Jakarta, Selasa (20/5/2025). Mereka mendesak pemerintah untuk segera merevisi sejumlah regulasi dan menghadirkan perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada mitra driver. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/20/05/2025


Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai rencana demonstrasi yang digaungkan sepihak oleh Garda Indonesia berkaitan dengan ojek online (ojol) pada Rabu 17 September 2025 dinilai sudah menyematkan agenda politik.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menegaskan sah-sah saja jika ada tuntutan driver ojol, mengatasnamakan ojol, asalkan memiliki alasan yang kuat.

“Jika kita lihat tuntutannya memang ada agenda politis yang disematkan dalam aksi demo tersebut, salah satunya mengganti Menteri Perhubungan. Sebenarnya sah saja ada tuntutan seperti itu, asalkan ada pijakan yang kuat tanpa ada kepentingan pihak manapun,” kata Nailul, Selasa (16/9).

Baca Juga: Bersiap! Ojol Bakal Matikan Aplikasi Serentak, Driver Demo ke Istana dan DPR Besok

Menurutnya, sampaikan bagaimana kinerja Menteri yang sekarang, kenapa layak diganti, jangan tiba-tiba minta diganti karena ada kepentingan kelompok atau individu tertentu. “Kalau dilakukan secara tiba-tiba, unsur kepentingan politiknya akan sangat terasa sekali,” tegasnya.

Nailul mengatakan, perbedaan pendapat biasa terjadi. Menurut dia, Garda Indonesia boleh saja berpendapat dan mematikan aplikasinya. Namun juga harus menghormati kawan-kawan mitra driver ojol yang memilih untuk terus mengaktifkan layanannya.

“Tidak memaksa orang ikut demo juga merupakan sebuah langkah demokrasi. Saya sayangkan ketika ada pemaksaan hingga sweeping mitra yang masih bekerja. Demokrasi sendiri harus dimulai dari langkah awal melakukan demo, jangan langkah awalnya saja tidak pro demokrasi. Maka langkah berikutnya akan semakin salah,” katanya.

Untuk itu, ia berharap agar kepentingan bersama baik aplikator, mitra driver, dan juga konsumen bisa terakomodasi dengan baik sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan siapapun.

“Terkait dengan win-win solution, saya rasa kenaikan harga secara wajar dapat dipertimbangkan. Kenaikan harga layanan seperti yang diatur oleh pemerintah ini kan lama tidak naik. Saya rasa jika naiknya 5 persen masih bisa diterima oleh penumpang,” katanya.

Menurutnya, driver mendapatkan tambahan pendapatan, aplikator juga pasti akan menyisihkan untuk diskon ke konsumen. Maka ketika ada rencana kenaikan tarif dasar ojek online, ia mengaku setuju asalkan kenaikannya masih dalam batas wajar.

Sebelumnya, Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengatakan pihaknya akan menggelar demonstrasi ojol pada tanggal 17 September dengan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi yang bertepatan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Selanjutnya: Kepastian Cukai Rokok di 2026 Tergantung Hasil Kajian Pemerintah

Menarik Dibaca: Restoran Jepang Yakiniku Futago Izakaya Hadir Perdana di Jakarta, Cek Lokasinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×