Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah akan berupaya terus mengoptimalkan ruang fiskal yang ada agar memberikan dampak yang konkret bagi masyarakat. Dengan begitu, sejumlah target pembangunan bisa tercapai.
Salah satu target pembangunan yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 adalah angka kemiskinan sebesar 10,5%, tingkat pengangguran 5,6%, gini rasio 0,39%, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70,1.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, salah satu instrumen fiskal yang akan dioptimalkan adalah penggunaan alokasi belanja transfer ke daerah. Jumlah anggaran dana transfer ke daerah dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp 704,92 triliun.
Jumlah itu lebih kecil dari alokasi di APBN-P 2016 yang sebesar Rp 729,3 triliun. Meski kecil, pemerintah telah membuat formulasi alokasi yang lebih efektif.
Penyalurannya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Meskipun ada daerah yang memberikan kontribusi ekonomi lebih besar, namun hal itu tidak akan menjadi acuan. "Ini merupakan langkah untuk menangani kemiskinan," ujar Sri Mulyani, Sabtu (26/11).
Menurutnya, jika dilihat, pulau Jawa merupakan penyumbang pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbesar dengan porsi kontribusi mencapai 81%. Meskipun kontribusinya terbesar, transfer ke daerah Jawa hanya Rp 198 triliun, atau hanya 28,08%.
Sementara sisanya, atau sekitar 71,9% akan disebar di luar Jawa yang sumbangan terhadap penerimaan negara dari PPh dan PPN hanya sebesar 19%.
Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual mengatakan, penerimaan terkonsentrasi di Jawa karena porsi terbesar aktivitas ekonomi ada di Jawa. Selain itu, uang juga beredar banyak di Pulau Jawa.
Namun, besaran transfer ke daerah memang sudah disesuaikan dengan kondisi ekonom daerah. David bilang, kendala terbesar saat ini adalah lemahnya perencanaan di daerah. "Dengan begitu, efektivitasnya penggunaan dana bagi begitu rendah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
