Reporter: Irma Yani, Gloria Natalia | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah mulai memperkuat koordinasi kelembagaan dan menyempurnakan hubungan antarwilayah alias domestic connectivity untuk mendukung enam koridor ekonomi. Tujuannya agar keenam koridor ekonomi tersebut mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menjelaskan, keenam koridor tersebut adalah Sumatra Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Papua. "Tahun ini, kami hendak mensinkronkan kebijakan sistem transportasi nasional dan sistem logistik nasional lewat domestic connectivity," ujar Armida, akhir pekan lalu.
Saat ini, Armida bilang, kementeriannya tengah membahas rencana tersebut bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Optimalisasi dan efektifitas enam koridor terutama berkaitan dengan arus distribusi dan transportasi orang, barang, dan jasa. Maklum, agar ekonomi tumbuh, kendala dalam pendistribusian harus dihilangkan.
Wilayah Jawa terbilang lebih mudah karena pulau ini memiliki jalur utama, baik di utara maupun selatan. Di sini, pemerintah hanya tinggal memikirkan penghubung antarkeduanya. Adapun Sumatra, kecenderungannya akan menggunakan transportasi kereta api. "Karena efektif untuk mendistribusikan potensi alam daerah tersebut, perkebunan," jelasnya.
Sedangkan di Kalimantan, Armida menyatakan, nantinya model jalan di sana akan berbentuk huruf U yang dihubungkan oleh Jembatan Kayan. "Feeder-nya adalah transportasi sungai, karena di sana karakteristik wilayahnya seperti itu dan ini yang kami pertahankan," kata dia.
Sementara pusat kegiatan ekonomi di Papua dan wilayah timur lainnya akan berada di titik-titik tertentu yang akan saling berhubungan. Nah, pemerintah akan memaksimalkan transportasi laut dan udara di sana. "Ini upaya kami meningkatkan daya saing, di mana salah satu penyebab harga barang di daerah itu mahal karena tidak ada connectivity," ujar Armida.
Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, menilai, saat ini pembangunan jalan dan pelebaran jalan raya masih kurang. Ini terlihat dari rata-rata kecepatan perjalanan kendaraan darat di Indonesia yang hanya 40 km per jam. Sedangkan, di Cina dan Thailand mencapai 60 km per jam. "Kutipan retribusi liar harus diberantas karena turut menyumbang lambatnya distribusi barang," tegasnya. Menurutnya, pemerintah juga harus segera membangun jalur kereta api di dalam provinsi dan antarprovinsi, khususnya di Kalimantan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
