kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45725,83   16,46   2.32%
  • EMAS914.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.55%
  • RD.CAMPURAN 0.20%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Sistem ERP di jalan nasional masih belum ada perkembangan


Senin, 02 Maret 2020 / 13:40 WIB
Sistem ERP di jalan nasional masih belum ada perkembangan
ILUSTRASI. Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2018). Sistem ERP ini nantinya akan diimplementasikan di jalan nasional dan jalan protokol Jakarta

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Humas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Budi Raharjo mengungkapkan, saat ini proyek implementasi dari sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di ruas jalan nasional masih belum ada perkembangan yang signifikan.

"ERP yang menjadi kewenangan BPTJ sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan," ujar Budi kepada Kontan.co.id, Senin (2/3).

Sistem ERP ini nantinya akan diimplementasikan di jalan nasional dan jalan protokol Jakarta. Untuk jalan protokol Jakarta, pada tahap awal sistem ERP akan diterapkan di ruas Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, sampai Jalan Sisingamangaraja.

Baca Juga: Sistem ERP Jakarta ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2020

Kewenangan sistem ERP di jalan protokol Jakarta ini menjadi tanggung jawab pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sementara, kewenangan pihak BPTJ berada pada koridor jalan nasional.

Untuk jalan nasional, kata Budi, sampai saat ini belum ada keputusan pasti nantinya sistem ERP akan diterapkan di mana. Pasalnya, saat ini pihak BPTJ masih melakukan kajian teknis terkait hal tersebut.

Namun, Budi memberikan gambaran, ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan BPTJ ini seperti Jalan Margonda (Depok-DKI Jakarta), Jalan Kalimalang (Bekasi-DKI Jakarta), dan Jalan Daan Mogot (Tangerang-DKI Jakarta).

"Ruas jalan nasional masih dalam pembahasan teknis dan belum ada keputusan soal penentuan jalan ini, kalau koridor jalan nasional yang akan diterapkan ERP adalah jalan yang menjadi lintasan para komuter dengan menggunakan kendaraan pribadi," kata Budi.

Baca Juga: BPJT jadikan Tangerang sebagai prioritas dalam menerapkan sistem jalan berbayar

Adapun hambatan yang dihadapi oleh implementasi ERP di jalan nasional adalah belum ditemukannya solusi terkait dengan payung hukum yang sesuai untuk penerapan ERP di jalan nasional. Permasalahan lainnya adalah perlunya perumusan terhadap skema kelembagaan, skema pembiayaan, dan skema teknis.

Asal tahu saja, program ERP ini merupakan tindak lanjut dari program ganjil-genap yang dinilai hanya berjangka pendek dan dirasa tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

Apabila skema ganjil-genap tetap diteruskan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penambahan volume kendaraan. Pasalnya, seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi, tidak menutup kemungkinan nantinya masyarakat mampu memiliki dua kendaraan, yaitu untuk tanggal ganjil dan tanggal genap.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×