Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Sampai berita ini diturunkan, KONTAN masih belum bisa menghubungi Kebiro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana melalui telepon ataupun pesan singkat.
Perkara ini pun juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Sejumlah anggota DPR bahkan sudah mendatangi BPK untuk mengetahui hasil audit investigasi. Benny Kaharman Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengaku bila hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK merupakan hasil yang sah dan benar.
"Kami sudah dijelaskan detilnya dan hasil kerugian negara mencapai Rp 173 miliar," kata Benny saat konferensi pers di gedung BPK, Selasa (18/4). Terkait hal itu, Komisi III mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
Asal tahu saja, untuk mengumpulkan data dan keterangan, KPK telah meminta keterangan dari berbagai pihak diantaranya Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi, Ketua Yayasan Sing Ming Hui I Wayan Suparmin, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahdja Purnama.
Hari ini KPK kembali memanggil Kartini Muljadi untuk dimintai keterangan. Sayangnya, Kartini terus bungkam. Sebelumnya, penyidik telah mamanggil Kartini pada 11 April 2016 lalu.
Laode M syarief Wakil Pimpinan KPK mengaku KPK bakal independen dalam mengusut perkara ini.
"Kami bekerja berdasarkan bukti-bukti bukan berdasarkan opini dan tekanan-tekanan politik, adalah fitnah jika ada pihak yang mengatakan bahwa Presiden mencampuri urusan kasus-kasus di KPK, " katanya, Senin (17/4).
Kasus ini mulai mencuat setelah Peda DKI Jakarta membeli tanah Sumber Waras seluas 3,7 hektar dengan harga NJOP Rp 20 juta. Catatan KONTAN, untuk pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pemerintah DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
