/2021/03/26/629539586.jpg "SiLPA APBN 2026 Capai Rp 255,5 Triliun, DPR: Pemerintah Terlalu Agresif Berutang")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan, strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 perlu dievaluasi.
Pasalnya, pemerintah diproyeksikan tetap membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 255,5 triliun hingga akhir tahun, di tengah penarikan utang yang melonjak signifikan.
Dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Menteri Keuangan, Said menyoroti realisasi pembiayaan utang pada Semester I-2026 yang telah mencapai Rp 477,4 triliun.
Baca Juga: Skema Win-Win Solution Fiskal-Moneter, BI Kerek Remunerasi Penempatan Dana Pemerintah
Angka tersebut meningkat sekitar Rp 162 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 315,41 triliun, meski penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini menunjukkan tren yang lebih positif.
"Dengan demikian, pembiayaan utang semester I mencapai Rp 162 triliun lebih besar dibanding tahun lalu," ujar Said, Selasa (7/7/2026).
Di sisi lain, ia mencatat realisasi pembiayaan investasi pemerintah masih relatif rendah, yakni baru mencapai Rp 52,2 triliun.
Nilai tersebut masih jauh dari rencana pembiayaan investasi sepanjang tahun yang mencapai sekitar Rp 203,1 triliun.
Kondisi tersebut membuat SiLPA pada Semester I-2026 mencapai Rp 255,5 triliun.
Menurut Said, berdasarkan prognosis pemerintah, besaran SiLPA hingga akhir tahun diperkirakan tetap berada di level Rp 255,5 triliun atau jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi SiLPA tahun 2025 sebesar Rp 72,39 triliun.
Said mengingatkan bahwa pembiayaan utang memiliki konsekuensi biaya yang tidak kecil, terlebih di tengah kondisi biaya pendanaan (cost of fund) yang masih tinggi.
Baca Juga: Kejar Target Pajak 2026, Purbaya Siap Rumahkan Pegawai yang Tak Kompeten
Oleh karena itu, menurutnya, penarikan utang yang besar namun tidak segera digunakan untuk membiayai belanja maupun investasi justru akan menjadi beban fiskal pada tahun-tahun mendatang.
"Kita semua memahami bahwa pembiayaan utang ada harganya, apalagi di saat cost of fund sedang tinggi. Hal ini akan menjadi beban pemerintah di kemudian hari. Tingginya SiLPA sekaligus menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi tentu perlu disempurnakan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
