Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sidang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Pan Brothers Tbk. (PBRX), PT Eco Smart Garment Indonesia, PT Prima Sejati Sejahtera dan PT Pancaprima Ekabrothers (PBRX Group) memasuki babak baru.
Adapun pengajuan PKPU tersebut terdaftar pada nomor perkara 331/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst. dan telah masuk tahap pengambilan voting proposal perdamaian.
Namun, Kuasa Hukum Pan Brothers, Aji Wijaya menjelaskan rencana tersebut tak berjalan mulus lantaran kreditur menilai PBRX Group perlu untuk melakukan sejumlah revisi dalam proposal tersebut.
Baca Juga: Jurus Pan Brothers (PBRX) Tetap Bertahan Dalam Belenggu Restrukturisasi Utang,
“Proposal perdamaian sudah final dan (semestinya) bisa mengambil voting,” ujar Aji dalam keterangan resmi, Jumat (29/11).
Alhasil, dalam sidang yang digelar pada Jumat (29/11), mayoritas kreditur ternyata tak menyetujui adanya pengambilan voting untuk proposal perdamaian.
Hakim Pengawas PKPU lantas memutuskan untuk memperpanjang masa waktu pembahasan proposal perdamaian dari Pan Brothers selama 14 hari. Padahal, Pan Brothers mengaku telah mengeluarkan proposal homologasi terhitung sejak 19 November 2024.
Tak tinggal diam, para kreditur akhirnya buka suara mengenai penolakan penandatanganan proposal perdamaian tersebut. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) salah satu kreditur, menyatakan keberatan melaksanakan voting dan menilai proposal homologasi masih perlu diperbaiki.
Selain itu, kreditur pemegang oblogasi atau bond holder, SC Lowy juga menyebutkan bahwa sebagian besar kreditur bond holder yang sudah voting menyatakan menolak proposal itu.
Baca Juga: PBRX Perpanjang PKPU Sementara SRIL Pailit, Jalan Terjal Pebisnis TPT di Indonesia
Salah satu perwakilan SC Lowy, Billy menuturkan para termohon sudah mengetahui sebagian besar bond holder menolak proposal perdamaian. Namun perusahaan masih saja memaksakan untuk melakukan voting.
Atas dasar tersebut, maka tidak akan terjadi kuorum yang dapat mengakibatkan kepailitan terhadap Pan Brothers. Dia bilang, jika pengambilan voting dilakukan maka banyak kerugian terutama ke khalayak umum.
Menurut Billy, ini akan menyebabkan adanya kepailitan yang ujung-ujungnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
"Karena itu, SC Lowy bersedia membantu Pan Brothers dan pemerintah untuk bernegosiasi dengan para pemegang bonds, sehingga bisa menghindari kepailitan," terangnya.
Baca Juga: Kinerja Melemah Kuartal I, Pan Brothers (PBRX) Pilih Bergerak Konservatif
Billy menyatakan, pihaknya berharap agar perusahaan dan manajemen tidak putus asa dan menyerah terhadap tantangan serta kondisi industri garmen, peraturan pemerintah dan tekanan dari bonds dan lain sebagainya.
"Jika Pan Brothers tidak dibantu, maka agenda voting tersebut sama dengan aksi bunuh diri yang mengakibatkan kepailitan dan berdampak terhadap puluhan ribu kehidupan buruh serta keluarganya,” kata Billy.
Lebih lanjut, Billy menambahkan, SC Lowy berupaya bekerja sama dengan perusahaan dan manajemen, kreditur bond holder, lenders untuk menghindari kebangkrutan Pan Brothers.
Dengan demikian, kata dia, SC Lowy mengimbau agar Pan Brothers tidak terburu-buru mengagendakan voting terhadap proposal perdamaian tersebut.
Baca Juga: Pan Brothers (PBRX) Resmi Berstatus PKPU, Gambaran Besar Industri TPT yang Tertekan
“Kami ingin ada perpanjangan waktu sekitar 1-2 minggu supaya perusahaan bisa mencari solusi terbaik dengan para kreditur dan bond holder. SC Lowy bisa bernegosiasi dengan bond holder untuk mengangkat Pan Brothers dari potensi kepailitan. Dengan kata lain, pilihannya bukan hanya pailit,” pungkasnya.
Selanjutnya: Asing Net Sell Jumbo, Cermati 10 Saham yang Banyak Dijual Asing Sepekan Terakhir
Menarik Dibaca: GATF 2024, Promo Harga Tiket Pesawat Garuda dari Jakarta ke Jepang PP Rp 5,5 Juta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
